Pernyataan itu disampaikan Fikri, karena menilai pengelolaan aset milik Pemkab Aceh Timur tidak transparan. Bahkan DPRK diakuinya, tidak pernah mengetahui aset yang dikelola setiap dinas atau organisasi pemerintah daerah (OPD).
"Kita sangat menyayangkan, sikap setiap OPD, hingga hari ini data yang kita minta tentang aset daerah tidak pernah direspons apalagi diberikan," kata Fikri kepada awak media setempat, Jum'at (15/9/2023).
Fikri mengatakan, pihaknya hanya ingin memastikan keberadaan serta mengetahui kondisi aset tersebut. Sebab banyak aset bergerak dibeli dengan uang negara seperti kendaraan dinas dan alat berat tidak pernah kita ketahui posisinya.
Beberapa organisasi pemerintah daerah, dikatakan Fikri, selama ini sangat sulit menyerahkan data aset sesuai yang diminta. Hal ini menimbulkan kecurigaan DPRK Aceh Timur.
"Jangan-jangan sejumlah aset diduga sudah digelapkan?", tanya Fikri.
Ketua DPRK Aceh Timur itu kembali mendesak aparat penegak hukum khususnya inspektorat harus mengaudit terhadap pengelolaan aset milik pemkab.
Sementara itu, Kepada Bidang (Kabid Aset) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Timur, Erwin Rahman mengatakan, sejauh ini data tentang aset daerah seperti kendaraan dinas maupun alat berat milik daerah tidak ada di dinasnya.
Pihaknya juga telah meminta data aset pada setiap OPD, namun hingga hari ini belum diserahkan karena lamban menyelesaikan pendataan.
"Sebenarnya semua data dan tanggung jawab pengelolaan aset daerah itu ada di masing-masing OPD, kami yang membidangi bagian aset juga perlu database tentang aset tersebut, namun hingga sekarang di dinas kami pun tidak memiliki database tentang aset tersebut," pungkasnya.
#ajnn/bin
