Namun, menteri dari NasDem itu mengatakan akan menjalani seluruh proses hukum dan berharap hukum ditegakkan dengan benar.
"Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan kerendahan hati, sebagai warga negara biasa saya akan menjalani seluruh aral-rintang ini. Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6/2023).
Ia pun menegaskan akan bersikap kooperatif dengan KPK. Namun, kata Syahrul, ia tak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini karena sedang menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India.
Setelah itu, ada rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerjasama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian. Syahrul mengatakan telah meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada 27 Juni 2023.
"Jadi, kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun demikian, kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023," ucapnya.
Ia mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Syahrul meminta publik tidak mengambil kesimpulan sebelum ada informasi resmi dari lembaga antirasuah itu.
"Perlu juga sama-sama kita pahami, proses hukum di KPK saat ini berjalan di tahap penyelidikan. Hal itu berarti penyelidik mencari peristiwa yang diduga tindak pidana. Saya mengajak, mari kita hormati proses yang berjalan di KPK tersebut dan tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK," katanya.
Adapun Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menyatakan KPK bakal mengungkap semua dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Nanti kita akan ungkap semua, ya. Pada saatnya kita sampaikan," ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Firli membantah pengusutan dugaan korupsi di Kementan sarat kepentingan politik kelompok tertentu. Dia mengklaim KPK adalah lembaga negara yang dalam melakukan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan apa pun.
"Dengan kekuasaan saja tidak berpengaruh, apalagi isu dan fitnah karena dia bekerja profesional. Karena batas-batas profesional itu lah maka dia harus mempertanggungjawabkan," ucapnya.
KPK tengah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi di Kementan RI. Sejumlah pihak yang tidak disebut identitasnya telah dimintai klarifikasi.
Menurut informasi hasil gelar perkara yang diterima awak media di Jakarta, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.
#cnn/bin
