"Persoalan sektor pendidikan di Mentawai cukup komplet karena itu kita butuh dukungan dari pemerintah pusat," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin (17/4/2023).
Ia mengatakan, di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 13 SMA (12 SMA Negeri, 1 SMA Swasta) dan tiga SMK Negeri serta dua SLB Swasta. Seluruh sekolah tersebut rata-rata berada di daerah terpencil atau berjarak puluhan kilometer lebih dari Ibukota Kabupaten.
Akibatnya akses siswa menuju sekolah terbatas, sebagian besar harus menggunakan boat. Sarana dan prasarana sekolah juga cenderung sangat terbatas, sehingga kualitas pendidikan juga jauh dari kata maksimal.
Sementara untuk jumlah tenaga pendidik relatif mencukupi, yaitu sebanyak 554 orang dengan rincian 311 orang berstatus ASN dan 243 orang berstatus Non ASN/honorer, namun rata-rata tinggal cukup jauh, sehingga juga harus menggunakan boat untuk ke sekolah.
Sarana pendukung lainnya seperti akses listrik, air dan internet masing-masing sekolah bervariasi, namun rata-rata masih jauh dari cukup. Sebahagian akses listriknya sudah bersumber dari PLN, namun sebahagian lainnya masih mengandalkan diesel. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih sebahagian besarnya masih bersumber dari sumur galian dan air hujan.
Mahyeldi mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Nadiem Makarim dan memaparkan kondisi sekolah di Mentawai tersebut.
“Salah satu yang menjadi usulan kita kepada Bapak Menteri adalah untuk pembangunan asrama pada masing-masing sekolah, karena kita meyakini ketika fasilitas asrama tersebut ada, para peserta didik akan sangat terbantu, tidak perlu lagi naik boat setiap hari,” katanya.
Menurut Mahyeldi, Mendikbudristek RI, Nadiem Makarim menyebut akan mempelajari dan membahas usulan Pemprov Sumbar dalam rapat internal kementeriannya.
Disampaikan, secara prinsip, peningkatan akses pendidikan di daerah tertinggal dan terluar di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dari Kemendikbudristek melalui tagline “merdeka belajar”.
#ant/bin
