Apel gelar pasukan tersebut berlangsung di lapangan RTH Imam Bonjol Padang, Senin (17/4/2023), dengan diikuti peserta apel yang terdiri dari pasukan TNI (AD, AL, AU), Polri, Satpol PP, Dishub, Dinkes, serta instansi terkait lainnya.
Sebelum membacakan amanat Kapolri, Irjen Pol Suharyono memasangkan pita kepada perwakilan peserta apel yang menandakan dimulainya Operasi Ketupat Singgalang 2023.
Selanjutnya bersama wagub dan Forkopimda Sumbar, Kapolda melakukan pengecekan pasukan dengan berjalan kaki bersama.
Selanjutnya, saat membaca amanat Kapolri, Kapolda menyampaikan bahwa "Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023" secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan.
"Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2023. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata sinergisitas Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1444 H," ucapnya.
"Penilaian positif tersebut harus menjadi pemacu semangat, sehingga pengamanan mudik tahun 2023 mampu dilaksanakan lebih baik," sebut Kapolda.
Terlebih lagi Kemenhub RI memperkirakan potensi pergerakan masyarakat akan mengalami peningkatan dari 85,5 juta orang pada tahun 2022, menjadi 123,8 juta orang pada tahun 2023 atau meningkat 44,8%.
Lanjut Kapolda, berkaitan dengan hal tersebut Presiden Joko Widodo menekankan bahwa, "Hati- hati, tahun ini ada lompatan besar masyarakat yang mudik. Dari 86 juta ke 123 juta dari survei. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45 persen. Ini harus dihitung dan dikalkulasi dengan baik”.
"Oleh sebab itu, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan secara lebih optimal, melalui Operasi Terpusat dengan sandi 'Ketupat 2023' selama 14 (empat belas) hari sejak 18 April s.d. 1 Mei 2023. Operasi ini telah diawali dengan KRYD tanggal 10 s.d. 16 April 2023 dan akan dilanjutkan pasca operasi tanggal 2 s.d. 9 Mei 2023," ungkapnya.
Operasi Ketupat 2023, melibatkan 148.261 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka dan Mitra Kamtibmas lainnya. Para personel tersebut nantinya akan menempati 2.787 Pos dengan rincian:
Sebanyak 2. 713 Pos Pelayanan yang berfungsi untuk tempat istirahat pengemudi, manajemen rest area, pelayanan kesehatan, pemberian takjil gratis dan berbagai layanan lainnya;
Sebanyak 3. 217 Pos Terpadu yang berfungsi untuk pusat kodal operasi secara terintegrasi bersama stakeholder terkait dan dilengkapi dengan command center terpadu.
"Untuk memastikan operasi berjalan dengan optimal, Polri akan membagi 5 wilayah pengendalian utama di Pulau Sumatera – Jawa dan pengendalian secara kewilayahan di Polda lainnya dengan menjadikan NTMC Polri sebagai Posko Operasi Terpusat," ujarnya.
"Posko tersebut didukung oleh berbagai kemampuan, sehingga setiap perkembangan situasi di lapangan bisa termonitor secara real time," sambungnya.
Kemudian, khusus jalur arteri atau non-tol, Polri telah memetakan 125 titik rawan gangguan kamseltibcar lantas. Tempatkan personel pada titik-titik tersebut guna melakukan turjawali dan terapkan rekayasa lantas lokal seperti pemberlakuan ganjil-genap, one way, penutupan U-turn, serta penyiapan jalur alternatif.
Kemudian terkait penyeberangan laut pada tahun lalu terjadi kepadatan pada jalur menuju pelabuhan karena terdapat 44% masyarakat mengandalkan tiket go show.
"Oleh sebab itu, pastikan pelaksanaan pengkategorian jenis kendaraan penumpang baik kendaraan R2, R4 Bus, maupun truk sesuai dengan pelabuhan yang telah ditentukan dalam SKB," ujarnya.
Selanjutnya, Kapolri juga menekankan terkait permasalahan laka lantas. Optimalkan langkah-langkah preventif dengan menempatkan personel dan melengkapi rambu pada titik-titik rawan kecelakaan. Disamping itu, ingatkan masyarakat untuk memastikan kelayakan kendaraan sebelum digunakan, lakukan penguatan edukasi tertib berlalu lintas, imbau pengemudi untuk memastikan kondisi kesehatan dan segera beristirahat apabila mengalami kelelahan.
"Apabila terjadi laka lantas, segera lakukan penanganan secara cepat untuk menolong korban, serta upayakan jangan sampai berimplikasi terhadap kemacetan yang parah," katanya.
"Tentunya berbagai pengaturan pada Operasi Ketupat 2023 harus didukung oleh penguatan komunikasi publik. Pastikan informasi bukan hanya sent namun delivered, siapkan iklan layanan masyarakat pada seluruh platform media, sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara berkala dan dapat merencanakan perjalanan mudiknya dengan baik," tambah Kapolda Sumbar.
Selanjutnya, dalam rangka mengurangi kepadatan volume kendaraan di jalan, Pemerintah melalui stakeholder terkait menyelenggarakan program mudik gratis, termasuk Polri melalui “Program Mudik dan Balik Gratis Polri Presisi Tahun 2023”.
Program ini ditargetkan mampu menampung 20.000 orang menggunakan 500 Bus, dengan rute dari Jakarta menuju Jateng, Jabar, Jatim dan DIY pada tanggal 18 s.d. 19 April 2023.
"Silahkan dorong stakeholder lainnya di daerah untuk menyelenggarakan program serupa di wilayahnya, sehingga dapat direplikasi tidak hanya dilakukan dari Ibu Kota Negara tetapi juga Ibu Kota Provins," bebernya.
Disamping menjamin kamseltibcar lantas, pihaknya juga harus menjaga situasi kamtibmas melalui berbagai kegiatan seperti patroli pada jam-jam rawan untuk mengantisipasi tindak pidana.
"Khusus bagi rumah yang ditinggal mudik, imbau masyarakat agar melapor ke ketua RT/ RW maupun Bhabinkamtibmas setempat dan lakukan penguatan patroli, serta aktifkan siskamling dengan menerapkan one gate system," terangnya.
Selain itu, menghadirkan pula personel berseragam di tempat ibadah terutama pada pelaksanaan sholat Idul Fitri melibatkan personel TNI-Polri, Ormas serta Mitra Kamtibmas lainnya.
Terkait aktivitas masyarakat di lokasi wisata, melakukan patroli jalan kaki, rekayasa lantas jalur keluar masuk tempat wisata, mendorong pembelian tiket secara online, pengaturan parkir, dan siagakan tim tanggap bencana.
"Disamping kerawanan yang timbul akibat peningkatan mobilitas masyarakat, stabilitas harga dan ketersediaan Bapokting harus tetap terjaga. Tingkatkan koordinasi antara Satgas Pangan dengan stakeholder terkait, sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga Bapokting selama perayaan hari raya Idul Fitri 1444 H," ungkapnya.
Sebagai wujud nyata, Pemerintah Pusat, Kementerian/ Lembaga dan juga Pemerintah Daerah, serta TNI-Polri telah menyelenggarakan program Bantuan Kemanusiaan Untuk Negeri ke seluruh Indonesia, khususnya kepada masyarakat kurang mampu di slum area, serta daerah yang mengalami kenaikan harga maupun kekurangan stok Bapokting.
"Berbagai langkah dalam Operasi Ketupat 2023 diharapkan mampu berjalan dengan baik, sehingga kita dapat memastikan kelancaran hari raya Idul Fitri 1444 H, serta mewujudkan “Mudik yang Aman dan Berkesan” begitu pula pada saat arus balik," pungkasnya.
Dalam apel gelar pasukan ini, dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar, serta undangan lainnya.
#rel/ede
