"Perhatikan rekam jejak sosok yang akan diusung lalu dipilih, jangan lagi mengusung lalu memilih orang-orang yang berpotensi bermasalah hukum," tegas Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Kota Padang, Irzal, kepada www.sumatrazone.co.id, Kamis (2/3/2023).
Penekanan supaya jajaran PAC harus lebih selektif memilih Ketua DPC erat kaitannya dengan persoalan hukum yang menjerat sejumlah unsur pimpinan jajaran DPC partai besutan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) beberapa waktu ke belakang. Termasuk belajar dari pengalaman tak sedap Ketua DPC Kabupaten Solok yang tersangkut kasus korupsi.
“Pimpinan partai dan jajaran PAC harus melihat rekam jejak para calon Ketua DPC, dan saya ingatkan lagi orang-orang yang berpotensi bermasalah hukum untuk tidak dipilih,” tegasnya lagi.
Penekanan dari Ketua Bappilu Partai Demokrat Kota Padang itu juga erat kaitannya dengan "suasana tidak pasti" yang mengemuka menjelang pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) ke V Partai Demokrat Kota Padang.
“Sudah empat kali pelaksanaan muscab baru kali ini saya merasakan suasana berbeda dan penuh ketidakpastian,” ungkapnya di Padang, Kamis (2/3/2023).
Ia lebih lanjut menceritakan bahwa menjelang Muscab ke V yang akan diadakan pada tanggal 2-3 Maret 2023, terkesan ada ketidakterbukaan dan upaya untuk membungkam para kader yang ingin menyampaikan suara atau aspirasinya.
“Beberapa waktu yang lalu saya mendapat kabar bahwa saya dicopot sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Padang Barat,” katanya.
Tony mengaku tidak mengetahui apa masalah pencopotan dirinya sebagai Ketua PAC Padang Barat.
“Saya sudah menanyakan kepada ketua DPD mengenai pencopotan diri saya, tapi tidak ada jawaban dari ketua DPD,” katanya lagi.
Ia menduga perihal pencopotan dirinya terkait beberapa tindakannya yang sering kritis terhadap DPC dan DPD Demokrat.
“Ini dugaan saya, pencopotan saya terkait sikap saya yang sering kritis terhadap pimpinan DPC sehingga saya tidak dilibatkan setiap ada kegiatan partai, termasuk mengenai pencopotan terhadap diri saya,” katanya.
Salah satu bukti, tambah Tony, ia tidak diundang sewaktu Plt Ketua DPC mengumpulkan PAC se-Kota Padang.
“Saya menduga PAC dikumpulkan untuk konsolidasi penyatuan suara keoada salah satu calon ketua DPC Padang,” tambahnya lagi.
Menurut beberapa kawan PAC yang hadir dalam pertemuan tersebut, imbuh Tony, pertemuan dimaksud bertujuan untuk pemberian dukungan kepada calon ketua DPC yang diarahkan oleh Plt Ketua DPC Padang.
Menurutnya lagi, ini adalah tindakan yang kurang arif dan bijak serta tidak mencerminkan proses demokrasi yang selama ini jadi dasar bagi Partai Demokrat itu sendiri.
“Bagi saya pribadi siapa pun jadi ketua DPC itu tidak jadi masalah tapi jangan dibungkam suara kader yang kritis, karena itu mencerminkan perilaku feodalisme yang harus dijauhi,” pungkasnya.
Sekaitan kondisi yang dirasakan Tony, Irzal berpendapat, siapa pun layak jadi ketua DPC dan itu adalah ranahnya pemilik suara.
“Bagi saya siapa pun yang akan memimpin Partai Demokrat Kota Padang itu tergantung kepada pemilik suara dalam hal ini PAC se-Kota Padang,” katanya.
Namun sekali lagi ia menekankan, jangan dihalangi atau pun dibungkam kader yang tidak sependapat dengan pimpinan partai.
#rel/ede
