Komisi XI DPR RI berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengklarifikasi informasi terkait transaksi janggal Rp300 triliun yang diungkap Menkopolhukam Mahfud MD ke publik
Diketahui, isu transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu berujung antiklimaks.
Dugaan TPPU dengan nilai fantastis yang diungkap Mahfud seketika menguap usai PPATK menyatakan bahwa transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu bukan hasil TPPU maupun korupsi.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara, mengatakan kesimpangsiuran informasi terkait transaksi Rp300 triliun ini perlu diklarifikasi.
Ia mengaku belum bisa berkomentar banyak lantaran Komisi XI belum mendapat informasi yang lengkap.
“Karena itu minggu depan itu kita insyaallah akan mengundang menteri keuangan, untuk mendengarkan informasi terkait dengan berita-berita yang sekarang beredar. Saya juga belum bisa kasih komentar (soal transaksi Rp300 triliun itu), kita kan engga berani ngomong kalau belum jelas informasi yang kita dapat,” ucap Amir saat dihubungi, Sabtu (18/3/2023).
Menko Polhukam Mahfud MD membalas bantahan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.
Hanya saja, Wakil Ketua Umum PPP itu memastikan bahwa pertemuan dengan Sri Mulyani bakal dikemas dalam sebuah rapat kerja (raker).
“Minggu depan kita sudah rencanakan itu dalam rapat kemarin. Nanti kita akan raker, tapi kita di rapat internal sudah merencanakan untuk itu,” tutur Amir.
Amir berjanji bakal memberikan keterangan kepada publik terkait transaksi Rp300 triliun di Kemenkeu tersebut, usai pihaknya mendapat keterangan yang jelas dari Sri Mulyani.
“Kita belum bisa kasih pandangan soal itu, karena itu informasinya belum jelas. Makanya kita engga berani tanggapi. Belum ada yang bisa kita berikan, nanti kita lihat dulu, kita dengar dulu dari pimpinan kita menteri keuangan,” pungkas dia.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan 460 pegawai Kemenkeu. Ia menyebut mayoritas transaksi terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
#trm/pul
