SAWAHLUNTO, SUMBAR -- Untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Padang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Rakor Tim Pora) Tingkat Kabupaten Sijunjung dengan Tema "Peranan Tim Pora Dalam Mendukung Investasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Hotel Ombilin Kota Sawahlunto, Kamis (16/2/2023).
Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Padang, Tedi Hartadi Wibowo, SH, MH dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Tim Pora Kabupaten Sijunjung diikuti sebanyak 40 orang peserta.
"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman bersama antar instansi anggota Tim Pora terkait Peranan Tim Pora dalam pelaksanaan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing khususnya di wilayah Kabupaten Sijunjung. Selain itu satu sama lain saling berbagi informasi tentang berbagai strategi untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Orang Asing sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkait," papar Kakanim Padang.
Bupati Sijunjung diwakili oleh Kepala Kesbangpol Linmas Edawarman, SH, dalam sambutannya menyampaikan harapan semoga anggota Tim Pora dapat menyamakan persepsi. Dengan demikian maka akan bisa mendapatkan data dan informasi tentang keabsahan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan bidang tugas masing-masing, serta memenuhi amanat sesuai dengan Pasal 62, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia dan pengawasan terhadap Warga Asing.
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Kakanwil Kemenkumham Sumbar) diwakili Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Novianto Sulastono, SH, MH, sebelum membuka secara resmi Rakor Tim Pora Tingkat Kabupaten Sijunjung, menyampaikan bahwa keberadaan Tim Pora saat ini akan bekerja secara profesional dengan pola kerja yang kolaboratif dan partisipatif untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat.
#rel/ede
