Namun, menurut seorang ASN di lingkungan Pemprov Riau telah terjadi perbedaan yang jomplang antar kelas jabatan yang sama. Artinya ada indikasi perhitungan asal-asalan/kepentingan pribadi yang bisa mengarah ke indikasi korupsi (memperkaya diri sendiri dengan sistem yang tidak jelas/transparansi perhitungan yang tidak ada). Hal itu menurutnya dapat dicek pada TPP di Biro Ortal yang tinggi sekali dibanding kelas jabatan yang sama.
Keresahan juga muncul di kalangan ASN jabatan fungsional muda, yang merasa dianggap tidak kompeten, malas bekerja, dan hanya mencari pelarian dalam jabatannya.
Padahal, arahan presiden menunjukkan bahwa jabatan fungsional adalah personil terdepan dalam memangkas rentang birokrasi dalam pelayanan masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov Riau mengumumkan kenaikan TPP ASN mulai dari kelas jabatan 1 sampai 16. Kenaikan tersebut bervariasi antara jabatan pelaksana, administrasi (eselon), dan fungsional (JF) muda dan madya.
Namun, dalam praktiknya, terdapat juga kelas jabatan yang hanya mengalami kenaikan kisaran 90 ribu saja, yang dirasa tidak sesuai dengan pengorbanan dan tugas yang diemban.
Kenaikan penghasilan para ASN di lingkungan Pemprov Riau seharusnya merupakan bentuk apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja serta kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik lagi.
''Indikasi korupsi pada TPP ASN harus segera diatasi dan diawasi agar tidak merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi negara,'' tutup ASN yang sengaja disembunyikan identitasnya tersebur, seperti dilansir GoRiau.com, Minggu (19/2/2023)
#gor/red
