JAKARTA -- Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan atau kerap disingkat "LBP" menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tidak bagus untuk negara. Indonesia Corruption Watch (ICW) gagal paham atas pernyataan Luhut.

"OTT merupakan salah satu cara KPK dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi, di luar mekanisme case building. Selama ini OTT KPK terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, mulai eksekutif, legislatif, hingga yudikatif," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).

ICW menilai OTT KPK berhasil menangkap banyak koruptor, baik itu dari kalangan pejabat maupun pihak swasta

"Selain itu, pengungkapan melalui mekanisme OTT pun telah berhasil menyeret ratusan orang, baik pejabat, aparat penegak hukum, maupun pihak swasta, ke proses persidangan," kata Kurnia.

Menurut Kurnia, dari manfaat dan keberhasilan OTT tersebut, OTT berdampak besar dalam membantu negara menangkap pejabat korup.

"Pertanyaan lebih lanjut, apakah Saudara Luhut Binsar tidak senang jika KPK, yang mana representasi negara, melakukan pemberantasan korupsi?" katanya.

Kurnia pun heran jika OTT dianggap memperburuk citra Indonesia. Menurutnya, jika Indonesia bisa menegakkan hukum dan melakukan OTT, citra Indonesia pun baik.

"Sejujurnya, kami sulit memahami logika berpikir Saudara Luhut. Dalam pandangan ICW, ketika penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, maksimal dilakukan, dengan sendirinya citra Indonesia akan membaik dan diikuti dengan apresiasi dari dunia," ujarnya.

ICW mengungkit kejadian pada 2013. Saat itu disebut Indonesia mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award.

"ICW meminta agar Saudara Luhut membaca pemberitaan tahun 2013. Sebab, pada periode tersebut, KPK sempat membanggakan Indonesia karena mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award karena terbukti berhasil memberantas korupsi secara masif," katanya.

"Jadi, kami menduga dua hal. Pertama, Saudara Luhut kurang referensi bacaan terkait dengan pemberantasan korupsi. Dua, Saudara Luhut tidak paham apa yang ia utarakan," katanya.

Pernyataan LBP

Sebelumnya, LBP mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit menangkap orang.

"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita?," katanya di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

LBP kemudian bercerita dirinya diundang untuk diwawancarai salah satu media di London. Ia mengatakan Indonesia dipuji setelah berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali pada November lalu.

Di sana, dia menjelaskan Indonesia memiliki empat pilar dalam pembangunan. Dari keempat yang disampaikan itu, dia menyebut digitalisasi merupakan kunci kemajuan bangsa.

"Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci, Bapak/Ibu sekalian," ucapnya.

Setelah itu, Luhut mengingatkan KPK jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik, tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem.

"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Kita kalau mau bersih-bersih amat, di surgalah kau," kata Luhut

"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main," imbuhnya.

#dtc/bin





 
Top