Tito menyebut, hal itu menjadi salah satu penyebab Tanah Rencong masih miskin meski jumlah anggarannya lima besar tertinggi di Indonesia.
"Dari total APBA 16 triliun, itu belanja pegawai hampir 60-70 persen untuk gaji pegawai dan tunjangan kinerjanya, ditambah lagi belanja barang jasa. Belanja barang jasa itu operasional untuk pegawai lagi beli peralatan untuk pegawai, sementara yang untuk belanja modal pembangunan masyarakat itu 20 persen," kata Tito saat memberi pengarahan ke kepala daerah di Aceh, Kamis (22/12/2022).
Tito menjelaskan, harusnya belanja pegawai, administrasi dan lainnya itu lebih kecil dibanding dana belanja modal untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menyebutkan, Aceh memiliki dana besar serta telah menerima dana otonomi khusus (otsus) sejak 2008 dengan total sekitar Rp95 triliun.
"Anggaran (Aceh) nomor 5 terbesar di Indonesia dengan penduduk hanya 5 juta harusnya bisa memberikan impact," jelasnya.
Menurutnya, permasalahan Aceh masih miskin meski dana melimpah adalah kesalahan manajemen yang harus diselesaikan. Ia meminta uang Aceh tidak berhenti di tingkat elite pejabat saja.
"Komposisi belanjanya sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai barang jasa, yang untuk rakyatnya 20 persen-25 persen belanja modal. Itu mungkin kalau itu turun semua kalau seandainya terpotong lagi, waduh. Ini harus ada perbaikan," jelas Tito kepada awak media setempat.
Ia meminta penjabat kepala daerah di Aceh untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Para kepala daerah disebut tidak ada hambatan politik.
"Di 2023 kesempatan emas mengubah manajemen ini berpikir sebagian besar anggarannya untuk rakyat dan bisa mengambangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD," ujarnya.
Permasalahan lain yang dihadapi Aceh, kata Tito, anggarannya masih bergantung pada transfer pusat. Pendapatan dari PAD disebut kecil.
"Artinya apa?, belum kreatif, belum ada terobosan kreatif," beber Tito.
#dtc/gia
