Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Dwi Sulistyawan, SH, SIK, M.Si menyampaikan, adanya keresahan masyarakat Sumbar terhadap perkembangan kegiatan perjudian, ditindaklanjuti Kapolda Sumbar dengan perintah kepada seluruh personel Polda Sumbar jajaran untuk perang terhadap segala bentuk perjudian.
"Untuk menyikapi keinginan masyarakat yang telah resah karena maraknya perjudian di Sumatera Barat," katanya saat menggelar konferensi pers, Senin (15/8/2022).
Dikatakan, sejak tanggal 1 Agustus 2022 ini, jajaran Polda Sumbar telah melakukan penindakan segala bentuk perjudian, karena alasannya pertama adalah perjudian itu perbuatan yang melanggar aturan agama dan aturan negara sesuai Undang-undang.
Ketiga lanjut Dwi, judi itu tidak sesuai falsafah masyarakat Minangkabau yang terkenal religius, yaitu "Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah".
"Terakhir, perjudian ini menyengsarakan masyarakat kecil yang ekonominya lemah. Sehingga manakala sudah kehabisan uang untuk berjudi, sangat potensial melakukan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk berjudi lagi. Mereka tidak tau perjudian itu tidak membuat kaya, justru hanya bandarnya saja yang dibuat kaya," bebernya.
Sampai dengan hari yang ke 15 ini, sebut Kabid Humas, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa, SH, SIK, MH semakin atensi, sehingga dipastikan membawa resiko juga bagi aparat kepolisian di jajarannya, baik sebagai beking, pemasang ataupun sebagai pihak kepolisian yang tutup mata dengan adanya perjudian. "Jumlah penindakan akan dipantau terus oleh bapak Kapolda Sumbar," tegas Dwi.
Disebutkan Kabid Humas, Polda Sumbar dalam hal ini telah berhasil mengungkap kasus perjudian sebanyak 124 laporan polisi, dengan tersangka 230 tersangka dengan didominasi oleh pelaku judi online.
"Komitmen bapak Kapolda Sumbar tidak ada kasus judi yang diselesaikan secara Restoratif Justice, semua kasus judi harus dinaikkan (sampai) ke pengadilan sampai ada keputusannya," tegas Kabid Humas Polda Sumbar.
Berkaitan kasus judi ini, Pasal yang diterapkan adalah Pasal 303 bis KUHP ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara paling banyak dendanya 15 juta rupiah.
Kemudian, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun penjara atau pidana paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
"Dari 124 penangkapan ini, kebanyakan berpraktik secara online dengan total jumlah tersangka 226 orang," terangnya.
Terkait komitmen dan kebijakan Kapolda Sumbar untuk memberantas judi, ia berpesan kepada rekan-rekan wartawan jika mengetahui adanya masyarakat atau anggota kepolisian yang terlibat judi agar segera dilaporkan kepada pihaknya.
"Konstelasi ini tentunya tidak dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum, maupun oleh seluruh stakeholder," ujarnya.
Peran seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan untuk dapat memberantas segala bentuk perjudian di Provinsi Sumatera Barat.
"Informasikan kepada kami Polda Sumbar manakala di seputar rekan-rekan ada yang bermain judi. Agar rekan-rekan bisa mensosialisasikan apa yang kita sampaikan tadi," jelasnya.
"Kita tidak akan kendor dalam memberantas perjudian di Sumbar, hingga Sumatera Barat benar-benar bersih dari segala praktik judi," pungkasnya.
#rel/red
