Kendati riuh pemberitaan media seputar dugaan penyimpangan penyaluran dana kompensasi KIP dimaksud, namun pihak aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Bangka seolah tak bergeming. Belum kunjung ada tindakan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Masih kita diskusikan,” cetus Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka, Miarsyarizal saat dikonfirmasi awak media via whatsapp (WA) terkait info perkembangan pengusutan kasus dugaan penyimpangan dana KIP di Matras dan sekitarnya, Senin (29/8/2022).
Sedangkan Kapolres Bangka, AKBP Indra Kurniawan saat dikonfirmasi awak media terkait tindak lanjut laporan informasi melalui pemberitaan sejumlah media online tentang dugaan penyimpangan penyaluran dana KIP di Matras dan sekitarnya, juga belum bersedia memberikan tanggapannya.
Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Bangka Belitung (AMAK Babel), Hadi Susilo menyesalkan sikap tak bergeming APH setempat. Karena itu pihaknya meminta APH di Bangka segera bertindak, mengusut tuntas dugaan penyimpangan penyaluran dana KIP tersebut.
“Kita meminta kepolisian atau pun kejaksaan untuk segera mengusut dugaan penyimpangan penyaluran duit KIP itu,” pinta Hadi saat dimintai tanggapannya, Selasa (30/8/22).
Tak Sekedar Tunggu Laporan
Dikatakan Hadi, aparat penegak hukum (APH) sudah seharusnya secara otomatis mengambil peran sesuai tugas pokoknya dalam kasus ini. Jadi tidak sekedar menunggu laporan.
Sepengetahuannya, penegakan hukum tidak selalu harus ada laporan.
”Dari yang saya baca, KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan itu mengetahui sendiri. Dari mana tahunya, dari media. Media dari mana, kan ada berbagai pernyataan-pernyataan dari nara sumber kemudian ada yang dari saksi. Bukankah itu bisa menjadi sebagai petunjuk-petunjuk? Harusnya penegakan hukum terhadap kasus ini sudah berjalan, tidak menunggu laporan,” tandas Hadi.
#fkb/ede
