PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar) Audy Djoinaldy minta kepada Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPW LSM LIRA) Sumbar dan mass media pendukungnya supaya mengawal proyek-proyek, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar, baik berupa proyek fisik maupun non fisik.

Sebab, menurut Audy, proyek yang paling banyak mangkrak itu ada di lingkungan Dinas Pendidikan. Tidak begitu nampak lantaran proyeknya kecil-kecil.

Permintaan supaya DPW LSM LIRA Sumbar ikut mengawal proyek-proyek lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar itu diungkapkan Wagub Audy Djoinaldi saat menerima kunjungan audiensi Gubernur DPW LIRA Sumbar Nofrizal beserta jajaran pengurus lainnya, Jumat (17/6/2022) kemarin.

Audiensi yang dilangsungkan di ruang pertemuan Kantor Gubernur Sumbar jelang salat Jumat itu khusus membicarakan masalah dunia pendidikan. Mengingat banyak ketimpangan dijumpai, maka DPW LSM LIRA Sumbar siap tampil sebagai pengawal dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya di sektor pendidikan. 

Sebagai contoh, DPW LSM LIRA Sumbar mengemukakan pembangunan labor SMK 10 Padang yang menghabiskan uang negara hingga Rp260 juta pada tahun 2019, dikerjakan swakelola dengan perencana dan pelaksana salah seorang guru di SMK 1 Padang, namun kini kondisinya memprihatinkan.

Bangunan yang terlihat miring itu ternyata tak punya berita acara serah terima, akan tetapi langsung dipakai oleh SMK 10.

Padahal, seperti diungkapkan Reymon Kabid SMK Dinas Pendidikan Sumbar (sekarang sudah diganti-red), SMK 10 Padang disiapkan menjadi sebuah sekolah yang berbasis kelautan yang diharapkan mampu mendongkrak tenaga handal di bidang kelautan dari daerah ini.

Kerika “kurenah” para kepala SMK dan SMA ini disampaikan kepada Wagub Audy, sosok milenialis yang getol mendorong semangat entrepreuneur kalangan muda Sumbar itu tidak menampiknya. Bahkan menurut Audy, banyak perbuatan para kepala sekolah (Kepsek) di daerah ini yang sudah kategori parah.

“Betul, kami memang menemukannya. Bahkan kami menjadikannya tiga kriteria “sakit”, yaitu ada yang harus diamputasi, rawat inap dan rawat jalan,” tukas Audy.

Karena sudah begitu parahnya perbuatan para oknum kepala SMK dan SMA di daerah ini termasuk SMP, Pemprov Sumbar langsung mengambil langkah seribu dengan mengganti Kepala Dinas Pendidikan dari Adib Alfikri kepada Barlius, terakhir juga dilakukan rotasi setingkat kabid.

Namun, walau banyak permasalahan yang muncul di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar, baik SMK maupun SMA, Audy juga mengaku bangga dengan prestasi beberapa sekolah. Sebab menurutnya, walau begitu memprihatinkan kondisi dunia pendidikan, kita cukup bangga juga karena peringkat pendidikan kita secara nasional tidak begitu anjlok. "Lebih-lebih dikit dari tengah-tengahlah secara nasional,” katanya.

#man/ede




 
Top