Berkaca dari Provinsi Bengkulu, jalan tol pertama yang ada di Bumi Rafflesia yang menghubungkan wilayah Taba Penanjung – Bengkulu sepanjang 17,6 km telah rampung konstruksinya 100% dan siap dioperasikan untuk digunakan masyarakat.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap, jalan tol yang telah digunakan fungsional mendukung arus mudik Lebaran 2022 lalu, memiliki waktu tempuh lebih kurang 15 menit dari Kota Bengkulu ke Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kecepatan maksimal berkendara yakni 80 km/jam.
Sementara jika berkendara dari Bengkulu ke Taba Penanjung atau sebaliknya melalui jalan nasional, waktu tempuh dapat mencapai lebih kurang 1 jam.
Seksi 3 Jalan Tol Taba Penanjung – Bengkulu merupakan bagian dari Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu sepanjang 95,8 km. Kemudian kedua seksi lainnya yakni Seksi 1 Lubuk Linggau – Kepahiang (54,5 km) dan Seksi 2 Kepahiang – Taba Penanjung (23,7 km) yang saat ini masih dalam tahap persiapan.
Jalan tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya sejak tahun 2019 ini telah menjalani Uji Laik Fungsi (ULF) khusus Seksi 3 Jalan Tol Taba Penanjung – Bengkulu pada 13-14 April 2022.
Diharapkan jalan tol ini dapat digunakan secara optimal karena terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan Baai dalam rangka mengembangkan ekonomi daerah dan akan meningkatkan konektivitas pariwisata yang berkunjung ke Bengkulu.
Di samping itu, kehadiran jalan tol yang membentang di antara pemandangan indah kawasan hutan dan perbukitan diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya kawasan yang berada di sekitar on/off ramp jalan tol tersebut.
Usulan-usulan Percepatan Didanai APBN
Jauh sebelum ini, pada Selasa (4/5/2021), rencana pembangunan di Sumbar dibahas dalam pertemuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di ruang kerja PUPR Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumbar menyampaikan beberapa poin usulan dengan harapan dampak pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat Sumbar.
"Kita berharap, usulan tersebut, nantinya akan dituangkan dalam penganggaran APBN tahun 2022," kata Mahyeldi.
Ada beberapa sektor yang perlu dipercepat pembangunan di bidang Bina Marga seperti pembangunan jalan yang telah diusulkan Kementrian PUPR melalui Konreg 2021 dan nantinya akan dianggarkan sebesar Rp120 miliar pada tahun 2022.
Pembangunan ruas jalan Bunga Tanjung ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 25 km dengan anggaran 343,65 miliar. Diharapkan dengan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp120 miliar dapat mempercepat pembangunan jalan tersebut. Selain itu juga pembangunan ruas jalan Duku – Sicincin di Kabupaten Pariaman juga salah satu agenda dalam percepatan pembangunan yang nantinya merupakan akses ke Kawasan Main Stadion dan Kantor Bupati.
"Ini juga telah kita usulkan sebelumnya ke Kementrian PUPR melalui Surat Gubernur. Pembangunan jalan ini menelan biaya sebesar Rp242,99 miliar dengan volume pekerjaan 25.85 Km," ucapnya.
Kemudian ada beberapa pembangunan jalan yang masuk dalam prioritas dalam pertemuan itu adalah pembangunan Fly Over Panorama Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 Km. Ini jalur logistik dan sering terjadi kecelakaan.
"Pembangunan ini sangat mendesak yang telah dibahas sebelumnya dan telah di usulkan ke Kementrian Maritim dan Investasi, juga diusulkan Kementrian PUPR melalui Konreg 2021," sebutnya.
Pembangunan jalan ini akan menimbulkan biaya sebesar Rp1.163.00 miliar. Selanjutnya pengaspalan jalan dengan menggunakan Aspal Buton juga akan dilakukan di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh sepanjang 41,70 Km dengan biaya Rp351.10 miliar.
"Dengan adanya pengaspalan jalan ini diharapkan memperpendek waktu tempuh dari 6 jam menjadi 2 jam," tuturnya
Selain itu untuk usulan di Bidang Cipta Karya adalah Pembangunan Spam Regional Kabupaten Agam dan BUkittinggi dalam pelayanan air minum yang layak dan aman. Kemudian Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat.
Pembangunan gedung ini merupakan lanjutan Penyelesaian gedung Budaya (Meubeller, Panggung, Tribun Threater dan Studio) dan dana yang sudah terserap sebesar Rp117 miliar dari tahun 2014 -2014. Sementara anggaran yang akan di timbulkan sebanyak Rp195.56 miliar.
"Pembangunan ini juga kita minta untuk disegerakan, karena Pembangunan TPA Regional Kota Payakumbuh menjadi titik perhatian yang sangat mendesak, perluasan TPA alternatif sangat di butuhkan karena jumlah sampah sudah Overload. Pembangunan TPA ini membutuhkan biaya Rp34 miliar," tukasnya.
Selanjutnya Gubernur Sumbar juga menjelaskan usulan di Bidang Irigasi, Gubernur Sumbar menekankan tentang Daerah Irigasi (DI) Batang Batahan serta Rahabilitasi DI Banda Laweh Sirukam. Rehabiltasi DI Banda Laweh Sirukam dengan peningkatan saluran irigasi telah diusulkan ke Kemenko Marvest dan Bappenas dengan anggaran sebesar Rp 24,25 miliar.
Kemudian dari pada itu usulan Kementrian PUPR di bidang sungai, pantai dan konservasi yang berkuatan tebing, normalisasi tebing dan normalisasi Batang Sikabau di Kabupaten Pasaman dengan biaya sebesar Rp300 miliar.
Termasuk juga perkuatan tebing dan normalisasi Batang Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan juga rangkaian dalam pembangunan ini.
Khusus Batang Tapan, pembebasan lahan akan di lakukan oleh Pemkab Pesisir Selatan. Anggaran yang ditimbulkan sebesar Rp501.08 miliar.
Terakhir Gubernur Sumbar usulkan pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman Menteri PUPR juga menekankan pada penyediaan Rumah Khusus dan Rumah Susun.
"Untuk usulan RUSUNAWA Pondok pesantren di beberapa lokasi RUSUNAWA untuk ASN, telah kita usulkan keseluruhan diperlukan dana sebesar Rp7,5 triliun," sebut Mahyeldi.
"Kita berharap melalui Menteri PUPR ini, semua dari usulan kita bisa direalisasikan pada APBN tahun 2022," harapnya.
Sementara itu, menanggapi usulan dari Gubernur Sumbar itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sangat merespon dan siap membantu usulan-usulan Gubernur Sumbar.
"Intinya kami sudah mendengar semua usulan dari pak Gubernur Mahyeldi dan kami siap membantu untuk percepatan pembangunan Sumbar," ucap Basuki.
Menteri Basuki juga menambahkan, untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah harus pro aktif dengan mengusulkan dan menginisiasi pembangunannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan bisa dibantu pemerintah pusat dengan dana APBN.
"Ini akan menjadi perhatian untuk pelaksanaan program 2022," ujar Menteri Basuki.
Khusus Pembangunan Stadion utama Sumbar, Menteri PUPR menganjurkan agar berkordinasi dengan Menko Marvest.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PUPR didampingi Sekjen Kementerian PUPR M Fatah dan Haryono, Kapus Strategi Kebijakan.
Sementara Gubernur Sumbar kala itu juga didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari, Kepala Balitbang Reti Wafda, Kepala Dinas PSDA Rifda Suriani, dan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Sumbar Maswar Dedi.
#pkt/bin
