PADANG – Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Barat (KNPI Sumbar) menolak terjadinya dualisme kepengurusan. Penegasan ini berdasarkan keputusan hasil rapat konsolidasi jelang Musyawarah Daerah Provinsi XV Pemuda/KNPI yang sedianya dilaksanakan pada 8 November 2021.
Rapat konsolidasi dilaksanakan di Gedung Pemuda GOR H. Agus Salim Padang, Rabu (3/11/2021) sore.
Rapat konsolidasi yang juga merupakan Pleno Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Sumbar yang diperluas tersebut dihadiri sejumlah tokoh pemuda Sumbar, meliputi jajaran MPI itu sendiri, para Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP), para mantan pengurus dan senior KNPI Sumbar. Rapat dipandu oleh Ketua MPI Sumbar, Defika Yufiandra, Marzul Feri dan Yul Akhyari Sastra. Ketiganya adalah mantan Ketua KNPI Sumbar.
“Keputusan konsolidasi ini, pertama kami menolak terjadi dualisme KNPI Sumbar. Kami hanya mengakui pelaksanaan Musda yang dilaksanakan pada 8 November 2021, dilaksanakan kepengurusan KNPI Sumbar yang diketuai oleh Fadly Amran,” tegas Ketua MPI Sumbar, Defika Yufiandra
Defika atas nama segenap MPI meminta pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota supaya tidak mengakomodir KNPI Sumbar yang lain, di luar kepengurusan Fadly Amran.
“Jangan ada muncul KNPI - KNPI lainnya hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan kelompok atau kepentingan politik,” tegasnya.
Devika mengungkapkan, sebenarnya perpecahan kepengurusan KNPI di tingkat pusat itu sudah lama, tetapi tidak terjadi di Sumbar. Garis kepengurusan KNPI di Sumbar telah sangat jelas.
“Kepengurusan KNPI Sumbar yang diketuai Adib Alfikri merupakan hasil Musda yang digelar oleh kepengurusan KNPI Sumbar yang diketuai Marzul Veri. Kepengurusan yang pernah saya pimpin hasil Musda yang digelar oleh kepengurusan Adib Alfikri. Kemudian, kepengurusan yang diketuai Fadly Amran juga merupakan hasil Musda yang digelar kepengurusan KNPI Sumbar yang waktu itu saya ketuai. Jadi, ranjinya sudah sangat jelas. Kita semua mengikuti ranji, ” urainya.
#lgm/red
