JAKARTA -- Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menertawakan pernyataan yang diberikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Pernyataan tersebut berkaitan pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sahamnya dimiliki oleh Indonesia dan China dengan perbandingan 60:40.
Pendanaan proyek kereta cepat saat ini menjadi sorotan dan kontroversi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berubah.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan jika tidak mengizinkan proyek kereta cepat didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, baru-baru ini Jokowi mengubah keputusan tersebut dengan mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung boleh merusuhi APBN.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi viral yang kemudian membuat Ali Ngabalin memberikan pembelaan kepada Jokowi.
Selain itu Ali Ngabalin menyebutkan pembiayaan proyek kereta-cepat Jakarta-Bandung mengambil dana APBN untuk menghindari mangkraknya pekerjaan tersebut.
Pasalnya, sebelumnya Said Didu mengkritik jika kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak untuk dijalankan, baik secara teknis maupun finansial.
Karena tidak laik dan tidak layak tetapi pemerintah tetap menjalankan proyek tersebut dengan menggunakan dana APBN, Said Didu kemudian mempertanyakan mengapa rakyat yang harus bertanggung jawab dengan pekerjaan itu.
"Yang meminta agar kereta api cepat itu jalan pdhl tdk laik dan tdk layak siapa ? Terus kenapa rakyat yg harus bayar kesalahan tsb ?" ujar Said Didu.
#pkr/bin
