Saya malu, ditertawakan teman-teman di Surabaya. Sebab hal seperti itu di Pemprov Jatim dan Kota Surabaya, sudah biasa (so, terkecuali ricuh sesama dewan terhormat ya?).
Khusus masalah penerbitan buku Profil Sumbar, menurut saya wajar saja dikerjasamakan dengan swasta dan sponsor.
BACA JUGA: Proposal Gubernur Sumbar, Mulai Potensi Pidana hingga Istilah "Susu Ibu" dan "Susu Tekan"
Provinsi Jatim dan Kota Surabaya yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan APBD nya yang cukup besar, pembuatan Profil Daerah, digarap oleh "orang luar". Jadi bukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Justru dikerjakan oleh profesional dan materinya dari OPD. Sedangkan dananya, sama sekali tidak dari APBD, tetapi diperoleh dari sumbangan pengusaha dalam bentuk sponsor berupa iklan produk perusahaan.
Apa yang dilakukan Gubernur Sumbar Mahyeldi an Kepala Bappeda Sumbar, dengan membuat surat pengantar, itu sudah sangat benar. Artinya, yang dilaksanakan oleh tim pembuat Buku Profil Sumbar untuk mendapatkan dana juga sah. Ini merupakan keterbukaan, sebab ada tarif pemasangan Iklan sponsor. Penerimaan uang, pasti ada bukti kuitansi dan tanda terima dan rancangan Iklan yang bakal dipasang buku itu.
Biaya penulisan, penyuntingan (editing), layout (tata letak), penerbitan, percetakan, sampai distribusi, itu tidak murah. Sehingga pembuatan Buku Profil ini perlu mendapat dukungan dana di luar APBD.
Nah, masalah rekening pribadi salah seorang dari anggota tim penerbitan, saya kira tidak masalah. Karena bisa dikontrol berdasarkan pemasukan dari sponsor pemasang Iklan sesuai tarif yang ditetapkan. Jadi menurut saya sebagai badan usaha, pasti masalah keuangan ada keterbukaan.
BACA JUGA: Polisi Sita 3 Dus Proposal Gubernur Sumbar, Terkumpul Rp170 Juta Masuk Rekening Pribadi
Nah, dalam kegiatan penerbitan Buku Profil Sumbar ini, yang penting, buku terbit tanpa membebani Pemprov Sumbar.
Ini di Jatim dan Kota Surabaya sudah berlangsung lama.
Harapan saya, janganlah Gubernur "dipasokokkan" begitu. Malu kita dengan daerah lain. Mari kita saling terbuka, tidak saling curiga.
BACA JUGA: Pihak Bappeda Akui Dapat Perintah, Pihak Gubernur dan Setdaprov Sumbar Segera Diperiksa
Apalagi sepengetahuan saya, kegiatan penerbitan Buku Profil daerah ini biasanya terbuka dan bisa pula diketahui berapa biayanya, termasuk honor para pendukung. Bahkan untung dan ruginya pun bisa dilihat secara transparan. Itu pun jika Buku Profil daerah dimaksud jadi diterbitkan atau tidak ada pembatalan.
Kalaupun ada perubahan, kendala teknis, kekurangan biaya hingga pembatalan produksi, sepanjang pijakannya tetap keterbukaan dan tranparansi ya it's ok. Tak ada persoalan.
Nah, mudah-mudahan untuk urusan penerbitan Buku Profil yang belakangan dihebohkan demikian pula pijakannya, keterbukaan dan transparansi, sehingga tidak ada satu pun pihak yang merasa dirugikan, terutama para donatur.
#Yousri Nur Raja Agam adalah Wartawan Senior, Dewan Pakar PWI Jatim dan Pimpinan Media nasional yang terbit di Surabaya.
Putra Minang yang telah puluhan tahun merantau di Kota "Pahlawan" Surabaya ini juga Ketua Umum Yayasan Gebu Minang Jawa Timur, salah seorang Dewan Pembina Media Online www.sumatrazone.co.id yang berkantor redaksi di Padang - Sumatera Barat, serta pernah hadir bersama rombongan PWI Jatim di Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Provinsi Sumatera Barat (Danau Cimpago, Pantai Purus, Kota Padang). Kala itu ia bahkan didaulat naik ke atas panggung oleh Presiden Joko Widodo, lalu mereka berganti peran. Presiden Jokowi jadi wartawan, sebaliknya Yousri jadi Presiden
