"Sumbar sudah mengusulkan tambahan vaksin sebanyak 800 ribu dosis. Sekarang sudah dipenuhi 30,7 ribu dosis. Kami berharap dukungan untuk sisa kebutuhan vaksin di Sumbar agar herd immunity bisa tercapai," pinta Gubernur Mahyeldi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam kesempatan rapat koordinasi terkait penerapan PPKM level 4 di luar Jawa dan Bali secara virtual dari Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Sabtu (24/7/2021).
Terkait Kota Padang yang masih masuk dalam daerah penerapan PPKM level 4, Mahyeldi mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki indikator cakupan penanganan Covid-19 agar daerah itu segera bisa diturunkan level asesmentnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah konversi tempat tidur di Rumah Sakit untuk kebutuhan pasien Covid-19 sehingga persentase keterisian tempat tidur pasien atau BOR bisa diturunkan.
Selain rumah sakit, Pemprov Sumbar juga sudah melakukan tambahan tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, di antaranya di asrama haji Padang. "Ke depan kita akan terus mengupayakan perbaikan indikator penanganan Covid-19 di daerah Sumatera Barat," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam kesempatan itu mengatakan ada 45 daerah pada 21 provinsi yang akan dilanjutkan penerapan PPKM level 4 pada 26 Juli sampai 8 Agustus 2021. Dari jumlah sebanyak itu di antaranya terdapat Kota Padang.
Aturan pada penerapan PPKM level 4 masih relatif sama dengan sebelumnya yaitu sektor non esensial "work from home" 100 persen, belajar secara daring, untuk industri bisa bekerja 50 persen.
Restoran dan cafe seluruhnya hanya melayani "take away", mal tutup 100 persen kecuali untuk apotek dan toko obat. Beribadah di rumah, kegiatan sosial budaya juga masih dilarang. Perbedaan untuk penerapan kali ini pedagang kaki lima dan PKL diberikan keringanan untuk bisa buka dengan penerapan protokol kesehatan dan waktu yang dibatasi. Pasar tradisional juga boleh buka dengan beberapa pembatasan-pembatasan.
Ia menyebut puluhan juta masyarakat dibantu melalui APBN dalam beberapa skema di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Bantuan Sosial Dana Desa, Subsidi listrik bagi rumah tangga 450 dan 900 VA, subsidi kuota belajar hingga bantuan beras Bulog.
Ia berharap berbagai bantuan berasal dari APBN itu bisa membuat masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban saat pemberlakukan PPKM.
Rakor tersebut diikuti oleh di Menteri Keuangan, Menkes, Perwakilan Mendagri, Perwakilan Kapolri, Panglima dan Kejaksaan Agung, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota.
#rel/bin
