Hal itu disampaikan Wako dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (21/6/2021).
Persetujuan Ranperda tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Padang dan Ketua DPRD Kota Padang yang didahului pembacaan konsep keputusan dewan dan penyampaian akhir fraksi-fraksi DPRD.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani itu pun diikuti para Wakil Ketua DPRD Padang bersama Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD Padang. Selain itu juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, stakeholder dan pimpinan OPD terkait baik langsung maupun virtual.
Hendri mengatakan, meski Ranperda tersebut telah disetujui, ia akan tetap menekankan kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD.
Lebih lanjut pemimpin milenial itu memaparkan, terkait laporan keuangan sejatinya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
"Dalam laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan pada Ranperda ini memberikan gambaran realisasi keuangan dari kegiatan Pemko Padang selama tahun 2020 serta posisi keuangan per 31 Desember 2020," cetusnya.
Di antara isi laporan itu ungkapnya, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
"Laporan tersebut telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sumbar. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemko Padang di tahun anggaran 2020, yang merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah," jelas Wako.
Lebih lanjut wako juga membeberkan beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan.
Diantaranya penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.
"Selanjutnya melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga seiring meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah," imbuhnya.
Di akhir sambutan, Wako memaparkan sekaitan realisasi APBD Kota Padang TA 2020 yang terdiri dari total pendapatan dengan target sebesar Rp2,38 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun atau 90,92 persen.
"Dari PAD Kota Padang TA 2020 ditargetkan sebesar Rp 664,27 miliar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp 499,89 miliar atau 75,26 persen. Untuk penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah," pungkas wako mengakhiri.
"Kita minta Pemko Padang menindaklanjuti semua catatan yang diberikan agar pelaksanaan APBD Kota Padang terus berjalan optimal dan sesuai harapan. Ini semua adalah demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Padang," harapnya.
#advertorial
