AGAM, SUMBAR -- Pemerintah pusat telah menyediakan anggaran sebesar Rp470 miliar untuk pembenahan Danau Maninjau. Sedianya pekerjaan dilaksanakan seusai lebaran ini.
Menindaklanjuti "angin segar" dari pusat tersebut, maka pada 17 Juni mendatang Bupati Agam Andri Warman akan melaksanakan presentasi lagi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melalui pertemuan daring.
Bupati Andri Warman yang baru 100 hari kerja pasca dilantik (26/2/2021) lalu mengaku sudah banyak petinggi negara melirik Kabupaten Agam, bahkan memenuhi permintaan bupati melalui jalur koordinasi.
"Terbukti pusat menyediakan Rp470 miliar dana untuk pembenahan Danau Maninjau dan itu segera akan dikerjakan," ungkap bupati kepada awak media setempat, Selasa (1/6/2021) pagi.
Adapun sasaran yang hendak dibenahi nantinya, urai bupati, meliputi Keramba Jaring Apung (KJA) di Muko-muko PLTA Maninjau dan di Tanjung Alai.
Dari sebanyak 17 ribu petak KJA yang ada di Danau Maninjau saat ini, menurut Bupati Andri Warman akan dikurangi menjadi maksimal 6.000 keramba saja, sehingga kepadatan KJA yang ada di Danau Maninjau bisa diatasi.
Adapun langkah yang akan diambil, yakni membentuk zonasi (pewilayahan) usaha KJA. Dalam hal ini KJA dipindahkan ke arah Sungai Batang, Tanjung Sani dan Sigiran, diawali dengan mendata pemilik KJA.
Sesuai petunjuk dari pusat, lanjut Andri Warman, yang dibolehkan melakukan usaha budidaya KJA di Danau Maninjau hanya betul-betul orang yang berdomisili di kampung, t
erutama di kawasan Danau Maninjau.
Langkah lanjut yakni membebaskan perairan Danau Maninjau, mulai dari Nagari Maninjau, Bayua, Koto Malintang dari usaha KJA. Sebab daerah tersebut bakal dijadikan sebagai kawasan wisata sampai ke Muko-muko PLTA Maninjau.
Bupati Andri Warman juga menekankan bahwa bantuan pusat senilai Rp 470 miliar nantinya sudah termasuk untuk pengerukan sedimen dalam Danau Maninjau.
(yet/ede)