"Ini bukan hanya masalah teknikal, tapi lebih pada sosial masyarakatnya. Harus ada data real berapa sebenarnya keramba yang aktif di Danau Maninjau. Jika melihat data KKP ada 17.400 keramba, tapi jika dibandingkan dengan jumlah pakan yang cuma 200 ton, kemungkinan keramba aktif cuma 7 ribu sampai 8 ribu. Jadi banyak keramba mati. Oleh sebab itu data harus dipastikan," tegas Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dalam rapat koordinasi pemulihan Danau Maninjau di ruang rapat istana Gubernuran Sumbar, Kamis (24/6/2021).
BACA JUGA: Pusat Bantu Rp470 M Benahi Danau Maninjau...
Terkait revitalisasi Danau Maninjau, pihak Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) melalui perwakilannya, Rustam, pada kesempatan itu meminta KLHK dan KemenPUPR bersama Kemenkeu, Kemendagri, Pemprov Sumbar dan Pemkab Agam, agar segera mengalokasikan anggaran revitalisasi Danau Maninjau untuk penyedotan sedimentasi Rp237 Miliar.
Terdapat 10 poin masukan dari Menkomarves Luhut B Pandjaitan yang disampaikan dalam rakor yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, tersebut.
Disamping menyiapkan anggaran sebesar Rp237 Miliar, Pemprov Sumbar, Pemkab Agam, Polda Sumbar, Korem serta Kejati agar berkoordinasi membuat lini masa penertiban KJA yang tidak berizin, mulai akhir Juni ini.
Masukan lainnya adalah, agar pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengimplementasikan budidaya perikanan darat, serta pengembangan desa wisata kawasan Danau Maninjau.
#red/rel
