Sebagai Ketua DPRD, Dodi Hendra, dikatakan merasa dirinya sebagai kepala, sehingga sering memaksakan kehendak yang menimbulkan rasa tidak nyaman di kalangan anggota DPRD Kabupaten Solok.
Dari 35 anggota dewan, 27 orang di antaranya membubuhkan tandatangan. Artinya, hanya dua fraksi yang tidak menandatangani, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Nasional Demokrat (F-NasDem). Bahkan, partai Dodi Hendra sendiri, yakni Partai Gerindra, juga ikut menandatangani mosi tidak percaya tersebut.
Selain dianggap arogan dan otoriter, dalam prinsip kolektif kolegial, Dodi Hendra selaku Ketua DPRD dinilai sering mengabaikan peran wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok. Tindakan yang dilakukan Dodi Hendra selaku Ketua DPRD juga dianggap sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 33, 35, dan Peraturan DPRD Kab. Solok Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok Pasal 39, 44.
Sebelumnya, Dodi Hendra "naik kelas" sebagai Ketua DPRD setelah Ketua DPRD sebelumnya, Jon Firman Pandu maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020 lalu. Jon Firman Pandu yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok maju mendampingi politisi PAN Epyardi Asda.
Sebanyak 27 anggota DPRD Kabupaten Solok yang menandatangani mosi tidak percaya itu adalah Hafni Havis (Ketua Fraksi Gerindra beserta Arlon (Sekretaris Fraksi Gerindra), Madra Indriawan (Bendahara Fraksi Gerindra), Iskan Nofis (Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra), dan Septrismen (Anggota Fraksi Partai Gerindra).
Kemudian, Ivoni Munir (Wakil Ketua DPRD/Anggota Fraksi PAN), Ahmad Purnama (Ketua Fraksi PAN), Aurizal (Sekretaris PAN), Renaldo Gusmal (Anggota Fraksi PAN), Faizal (Wakil Ketua Fraksi PAN), dan Etranedi (Bendahara Fraksi PAN).
Dari Fraksi Demokrat, Wakil Ketua DPRD Lucki Effendi ikut mendandatangani surat mosi tidak percaya itu. Bersama Dian Anggraini (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Efdizal (Sekretaris Fraksi Partai Demokrat), dan Mulyadi (Anggota Fraksi Partai Demokrat).
Lalu, Olzaheri (Ketua Fraksi Partai Golkar), Yetty Aswaty (Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar), Mukhnaldi (Sekretaris Fraksi Partai Golkar), Vivi Yulistia Rahayu (Bendahara Fraksi Partai Golkar), juga ikut serta. Kemudian, Nazar Bakri (Ketua Fraksi PKS), Harry Pawestie (Sekretaris Fraksi PKS), Yusferdizen (Wakil Ketua Fraksi PKS) dan Nosa Eka Nanda (Anggota Fraksi PKS). Serta Zamroni (Ketua Fraksi PDI Perjuangan-Hanura), Sutan Bahri (Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan-Hanura), Syukri Firman dan Jamaris (Anggota Fraksi PDI Perjuangan-Hanura) melengkapi 27 angota dewan yang menandatangani mosi tidak percaya tersebut.
Sementara, 8 anggota DPRD yang tidak menandatangani surat mosi tidak percaya itu, selain Dodi Hendra adalah dari Fraksi PPP dan Fraksi NasDem. Yakni Ketua Fraksi PPP Dr. Dendi, Nelson dan M Syukri. Dari Fraksi NasDem terdiri dari Armen Plani, M Hidayat, Jamris, dan Azwirman.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra saat dikonfirmasi terkait beredarnya surat mosi tidak percaya ini menyatakan dirinya sudah mendengar hal ini. Dodi Hendra menegaskan dirinya selaku kader Partai Gerindra yang baik, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok, DPD Partai Gerindra Sumatera Barat dan DPP Gerindra.
"Saya sudah mendengar kabar tersebut. Sebagai Kader Partai Gerindra yang baik saya menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan partai. Karena tugas yang saya jalankan ini, juga merupakan amanah partai kepada saya. Sampai hari ini, rasanya saya sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, maupun tugas yang diberikan oleh Partai Gerindra. Dan yang terpenting saya tidak ada masalah hukum," tutur Dodi Hendra, seperti dilansir patronnews.
Namun setelah surat mosi tidak percaya itu beredar, tiba-tiba Fraksi Partai Gerindra menarik diri dari mosi tidak percaya yang sudah mereka tandatangani. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Gerindra Hafni Havis yang juga Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Solok. Alasannya, DPC mendapatkan instruksi dari DPD Gerindra Sumbar. Sementara pada sisi lain, keikutsertaan dalam mosi tidak percaya ini, merupakan buah dari rapat fraksi yang dihadiri pengurus DPC Gerindra Kabupaten Solok.
"Mosi tidak percaya yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra, berdasarkan hasil rapat fraksi terakhir yang dihadiri oleh DPC Gerindra. Kemudian dilakukan penarikan kembali berdasarkan pertimbangan, saran dan instruksi DPD Gerindra Sumbar, melalui sekretaris DPD," ungkap Hafni Havis.
#rji/eka
