Pasalnya, jumlah anggaran tenaga non PNS saat ini mencapai Rp 400 miliar per tahunnya. Oleh sebab itu, BKD harus melakukan screening untuk pengurangan tenaga non PNS.
“BKD harus setop penerimaan non PNS. BKD itu satu pintu, tidak ada lagi OPD yang angkat atau kasi pindah orang, biar BKD yang mengatur. Kita melakukan screening, supaya kita dapat postur yang ideal. Honorer saja Rp400 miliar, kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP,” tegas Nurdin Abdullah, saat Coffee Morning, Senin (25/1/2021).
Untuk menjawab hal tersebut, Pemprov Sulsel akan memperlakukan merit system yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Hal tersebut juga berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.
“Inilah yang sebenarnya kita inginkan, Sulawesi Selatan yang pertama memberlakukan merit system. Ini membantu kita bekerja by sistem,” bebernya.
#ina/oel
