Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengaku awal Desember lalu pihaknya telah menyelenggarakan beberapa focus group discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan terkait kriteria yang lebih detil calon Kapolri. Masukan tersebut diperoleh dari internal Polri, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi media dan LSM, serta purnawirawan Polri yang diwakili Kapolri dan Wakapolri pada masanya.
“Kriteria tersebut sedang kami saring berdasarkan pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya nama-nama tersebut akan disampaikan berdasarkan prestasi, track record dan integritas terbaik kepada Presiden,” ujar Poengky saat dikonfirmasi, Minggu (20/12/2020).
Poengky mengungkapkan, berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 38 ayat (1) huruf b Kompolnas bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
Merujuk pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002 maka calon Kapolri adalah perwira tinggi (Pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan karier.
"Oleh karena itu nantinya ketika memberikan pertimbangan kepada Presiden maka kami berpedoman pada pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002," ujarnya.
Sumber: sindonews
