 |
| Hidayat dan Mahyeldi f: dok.semangat/suhanews |
Di lain pihak, tim pemenangan NAIC malah memberi ucapan terimakasih kepada Mahyeldi yang juga calon Gubernur Sumbar atas laporan ke Bawaslu Sumbar tersebut.
Sekretaris Tim Pemenangan NAIC, H. Hidayat, SS, MH, menegaskan, pihaknya tidak akan melaporkan balik Mahyeldi atau siapapun kontenstan Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Sumbar 2020 lainnya potensi untuk melaporkan itu ada.
"Kami, baik paslon NAIC maupun tim pemenangan tidak memiliki hobi untuk urusan lapor melaporkan. Kami tak ada semangat melaporkan siapapun karena semua adalah sahabat kita juga, walau sesungguhnya potensi melaporkan itu ada. Kami fokus saja bekerja dan berjuang merebut hati dan pemikiran masyarakat Sumbar agar memilih NAIC yang telah terbukti berpengalaman dan mengukir prestasi sebagai kepala daerah," papar Hidayat usai menjalani pemeriksaan Bawaslu Sumbar, Minggu, (22/11/2020).
Dipaparkan lebih lanjut bahwa pihaknya selaku tim pemenangan NAIC telah memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu Sumbar terkait tuduhan dugaan pelanggaran penggunaan foto bendera PKS pada bahan kampanye berupa kalender yang diadukan tim pemenangan Paslon Mahyeldi dan Audi Joinaldy ke Bawaslu Sumbar.
Kepada Anggota Bawaslu Sumbar, Alni, SH, M.Kn, Hidayat juga telah menyampaikan bahwa gambar latar belakang pada kalender tersebut bukanlah foto bendera PKS, melainkan poto suasana kampanye Capres Prabowo Subainto di Pantai Purus Kota Padang saat Pilpres tahun 2019 lalu dimana saat itu PKS merupakan salah satu partai pengusung dan pendukung pasangan Prabowo - Sandi.
Menurut Hidayat, jika dilihat dengan mata jernih, gambar bendera PKS saat kampanye Pilpres tersebut sesungguhnya sudah diblur, namun pihaknya mengakui tidak begitu kabur sehingga masih terlihat. "Bisa disebut problem teknis saja, pada saat desain barangkali. Namun prinsipnya, sejak awal NAIC beserta tim pemenangan tidak memiliki niat menggunakan atribut partai selain partai pendukung NAIC pada Pigub 2020 ini. Lihat saja APK NAIC yang terpasang pada billboard atau spanduk dan baliho, tidak ada foto bendera PKS. Kami tahu dan taat dengan aturan mainlah," tukasnya.
Ditambahkannya, karena taat dan patuh pada aturan main itulah sehingga Nasrul Abit memenuhi undangan mengklarifikasi tuduhan dugaan pelanggaran tersebut pada hari yang sama, pada siangnya.
"Ini wujud komitmen kami menghargai penyelenggara Pemilu beserta ketentuan yang mengatur Pilkada tahun ini. Lagi pula Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada setiap kesempatan selalu menyampaikan bahwa pengurus dan kader Partai Gerindra harus menghormati dan menghargai partai partai lain, jangan pernah menghina dan mencari cari kesalahan terutama calon calon kepala daerah yang disung oleh Partai lain. Persatuan, kesatuan dan persaudaraan serta persahabatan lebih penting daripada menang Pilkada dengan cara cara yang culas dan menyakiti. Itu tidak baik dan bukanlah karakter anak bangsa yang bermartabat," papar Hidayat mengulas intisari arahan Prabowo.
Ditanya apakah NAIC atau Tim Pemenangan NAIC akan melaporkan pasangan calon lain bila kedapatan melanggar aturan seperti kampanye di rumah rumah ibadah, atau penggunaan fasilitas negara atau mengarahkan ASN untuk mendukung Paslon tertentu, atau mempersoalkan suka berdusta misalnya?
"Saya pastikan, baik NAIC maupun tim pemenangan tidak memiliki hobi untuk urusan lapor melaporkan, kami tak ada semangat melaporkan siapapun karena semua adalah sahabat kita juga walau sesungguhnya potensi melaporkan itu ada. Kami fokus saja bekerja dan berjuang merebut hati dan pemikiran masyarakat Sumbar agar memilih NAIC yang telah terbukti berpengalaman dan mengukir prestasi sebagai Kepala Daerah," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar tersebut.
Ditambahkan Hidayat, daripada saling lapor, baiknya fokus saja bertarung pada gagasan dan program bagaimana Sumbar di tengah pandemi ini kedepan bisa lebih unggul.
"Persoalan kita hari ini diantaranya adalah problem pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat karena diterpa dampak pandemi Covid-19, kemiskinan dan pengangguran mesti dijadikan musuh bersama. Alternatif obatnya adalah peningkatan anggaran dari APBN. Partai Gerindra yang sudah menjadi bagian dari pemerintah pusat saat ini memiliki potensi besar untuk menggaet dana dana yang bersumber dari APBN. Sehebat apa pun program yang ditawarkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kedepan, jika anggaran tidak memadai dan hanya mengandalkan APBD jelas tidak bisa melaksanakan pembangunan-pembangunan berupa fasilitas dan infrastruktur strategis serta pelayanan publik modern yang membutuhkan anggaran besar," ulas Hidayat.
Menurutnya lagi, dalam konteks politik anggaran nasional tentu mesti rasional dan jujur serta objektif pula kita melihat realitanya, bahwa terkadang afiliasi politik di tingkat pusat sangat mempengaruhi besaran alokasi anggaran untuk suatu daerah. Contoh Kabupaten Dharmasraya yang mampu menggaet DAK ratusan miliar untuk pembangunan infrastruktur, karena kedekatan dan hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat.
"Saya rasa Nasrul Abit dan Indra Catri yang merupakan kader Partai Gerindra akan lebih nyaman diterima pemerintah pusat. Saya rasa NAIC sudah punya jurus-jurus mumpuni untuk mendapatkan APBN lebih banyak karena kewenangan kebijakan ada di tangan Nasrul Abit selaku gubernur, tentu akan lebih meyakinkan pemerintah pusat," urai Hidayat.
Ia menekankan bahwa Partai Gerindra itu dikenal dengan semangat gotongroyongnya. Buktinya saat Pilgub DKI saja seluruh anggota Fraksi di daerah ikut bantu Anis Sandi ketika itu. Khusus pada Pligub Sumbar ini, Prabowo Subianto dan unsur pimpinan DPP Partai Gerindra juga ikut serta berjuang bersama kader dan masyarakat Sumbar memenangkan NAIC. Bahkan Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra langsung turun ke Sumbar pekan lalu.
"InsyaAllah pimpinan kami akan datang lagi ke Sumbar di antaranya Fadli Zon, Ahmad Dhani, Neno Warisman, Sekjen Ahmad Muzani," jelas Hidayat.
(rel/red)
