Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat menggelar konferensi pers terkait hasil temuan Tim Investigasi TGPF, bertempat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).
Menko Polhukam menjelaskan bahwa ketiga korban tersebut terbunuh dalam rentang waktu tanggal 17 hingga 19 September 2020.
Dari informasi dan fakta yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa dugaan kuat keterlibatan KKSB di balik peristiwa pembunuhan terhadap dua prajurit TNI yaitu Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar tanggal 19 September 2020.
Keterlibatan KKSB sangat jelas terkait terbunuhnya warga sipil bernama Badawi tanggal 17 September 2020.
“Adapun terkait terbunuhnya seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, adanya dugaan keterlibatan oknum aparat masih dalam penyelidikan,” kata Mahfud.
Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa ada pula kemungkinan pendeta dibunuh oleh pihak ketiga, selanjutnya pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Namun tidak menutup kemungkinan pembunuhan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan saat ini pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara,” jelasnya.
Sejalan dengan temuan-temuan tim investigasi, Menko Polhukam merekomendasikan agar daerah-daerah yang masih kosong dari penjagaan aparat pertahanan keamanan organik, supaya segera dilengkapi.
Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan bahwa seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal. Terkait keterlibatan oknum aparat, Kolonel Czi Suriastawa menyatakan bahwa TNI sangat menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses ini.
“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan komitmen Pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum,” tegasnya.
Proses hukum terhadap terduga oknum aparat mudah diikuti oleh semua pihak karena institusi TNI-Polri sangat jelas. Identitas personel, kesatuannya jelas, komandonya jelas bahkan bila dilaksanakan persidangan, juga jelas mekanismenya.
Kapen Kogabwilhan III justru menanyakan, bagaimana proses dan mekanisme dengan pelaku KKSB yang telah melakukan serangkaian aksi keji dan penembakan terhadap aparat TNI-Polri, karena tidak jelas pelakunya, organisasinya dan lain-lain.
“Contohnya, sesaat setelah penembakan tim TGPF (9/10/2020), KKSB mengaku bertanggung sekaligus menolak keberadaan TGPF berikut hasilnya. Untuk itu, kita semua harus mendukung proses Pro Justitia yang akan dilakukan oleh pemerintah, demi keamanan di Papua,” pungkasnya.
(rel)
