IPW menengarai pencopotan ini berkaitan dengan mafia tambang di Kalsel. Neta mengatakan, Polri harusnya terbuka dengan insiden pencopotan tersebut.
Pasalnya, dengan sikap Polri yang tertutup ini menunjukan bahwa Korps Bhayangkara tak lagi profesional, modern, dan terpercaya (promoter).
“Beredar berbagai kabar negatif di balik pencopotan ketiga pejabat Polda Kalsel itu. Sehingga menjadi tanda tanya benarkah pencopotan itu berkaitan dengan perang mafia tambang di Kalsel, yang berkaitan dengan pilkada?” ujar Neta dalam keterangannya, Rabu (23/9/2020).
IPW menyebut ada dua sosok penting yang merupakan mafia tambang dan sedang beradu kekuatan di Kalsel. Keduanya adalah kelompok HA dan kelompok HI.
“Lalu apa kaitannya dengan dicopotnya ketiga pejabat Polda Kalsel itu? Di sini Mabes Polri harus bersikap transparan dan promoter untuk menuntaskannya. Apalagi wilayah kerja ketiga pejabat Polda yang dicopot itu tidak jauh jauh dari arena pertarungan para mafia tambang,” terang Neta.
Neta menuturkan, Kapolri Jenderal Idham Aziz sudah mengeluarkan telegram dengan nomor ST/2710/IX/KEP/2020. Dalam surat yang mengejutkan tersebut dicopot beberapa pejabat yang bertugas di bawah Polda Kalimantan Selatan.
Dalam surat telegram tertanggal 18 September itu disebutkan mereka yang dicopot, pertama Wadireskrimum Polda Kalimantan Selatan AKBP Kus Subiyantoro yang dimutasikan ke Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan.
“Begitu pula dengan Kapolres Tanah Bumbu AKBP Sugianto Marweki dan Kasatreskrim Polres Tanah Bumbu AKP Andi Muhammad Iqbal yang juga dimutasikan ke Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan. IPW berharap Mabes Polri segera menjelaskan ketiganya dicopot dan diperiksa dalam kasus apa,” tandas Neta.
Sumber: fajar.co.id
