Selain para menteri terkait, jajaran gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 juga ikut bergabung dalam rapat ini.
Presiden memberikan tujuh arahan kepada jajarannya saat membuka rapat. Berikut rangkumannya:
1. Rapid test massal
Presiden meminta jajarannya segera melakukan rapid test dengan cakupan besar terhadap warga yang diduga terpapar virus corona Covid-19.
"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," katanya.
Untuk memperlancar rapid test ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar alat dan tempat tes diperbanyak.
Tidak hanya itu, dia juga meminta agar tes melibatkan semua pihak, mulai rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta.
Bahkan, presiden membuka peluang lembaga riset dan perguruan tinggi juga bisa terlibat.
"Saya ingin perlindungan maksimal ke dokter dan tenaga medis yang melayani pasien," kata
2. Insentif bagi tenaga medis
Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani merumuskan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.
"Termasuk Menkeu, pemberian insentif bagi para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan Covid-19," katanya.
Selain itu, presiden juga meminta jajarannya untuk memastikan bahwa alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis selalu tersedia.
Sebab, hal tersebut sangat berpengaruh pada keselamatan dalam menangani pandemi Covid-19 ini.
Pemerintah sebelumnya mengonfirmasi sudah ada sejumlah petugas medis yang terpapar virus corona, satu di antaranya meninggal dunia.
3. Libatkan tokoh agama
Presiden meminta agar lembaga dan tokoh-tokoh agama dilibatkan dalam membantu pemerintah mencegah penyebaran virus corona yang mengakibatkan penyakit Covid-19.
Menurut presiden, tokoh agama dapat berperan penting untuk mencegah penyebaran corona dalam kegiatan keagamaan.
"Saya minta gugus tugas untuk mengajak lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama mencegah potensi penyebaran Covid-19 di kegiatan-kegiatan keagamaan," katanya.
Selain itu, presiden juga meminta Gugus Tugas Covid-19 melakukan evaluasi kegiatan keagamaan. Terlebih lagi, kegiatan yang melibatkan banyak orang. Menurut Jokowi, para tokoh agama bisa mengimbau umatnya untuk sementara beribadah di rumah.
"Kita harus mengevaluasi penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan banyak orang," ucapnya.
4. Stop ekspor alkes
Presiden meminta jajarannya memastikan ketersediaan alat-alat kesehatan untuk mencegah penularan virus corona Covid-19, seperti masker dan hand sanitizer.
"Saya minta kebutuhan alat-alat kesehatan, seperti masker dan hand sanitizer, dipastikan tersedia," katanya.
Untuk itu, presiden meminta ekspor masker, hand sanitizer, ataupun alat kesehatan lain yang dibutuhkan dalam pencegahan corona ini disetop untuk sementara waktu.
"Untuk eskpor masker dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk ini lebih baik disetop terlebih dahulu, pastikan terlebih dulu stok dalam negeri cukup," kata presiden.
5. Jangan liburan
Selain kepada jajaran menteri, presiden juga memberi pesan kepada masyarakat. Presiden meminta masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan belajar dari rumah tak menyalahgunakan hal tersebut untuk pergi berlibur.
"Kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan," ucapnya.
Presiden menegaskan, imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah ini sangat penting guna mencegah penularan virus corona jenis baru yang menimbulkan penyakit Covid-19.
Bahkan, pekerja lapangan yang tak bisa bekerja dari rumah tetap diimbau menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan.
Namun, presiden melihat imbauan untuk bekerja dan belajar dari rumah ini justru disalahgunakan oleh sebagian masyarakat.
Hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan di tempat wisata.
"Saya lihat Sabtu Minggu kemarin di Pantai Carita, di Puncak lebih ramai dari biasanya sehingga ini memunculkan keramaian yang berisiko memperbanyak penyebaran Covid-19," ungkapnya.
6. Insentif UMKM
Presiden Joko Widodo menyadari kebijakan social distancing untuk menghindari penyebaran virus corona Covid-19 bisa berdampak pada dunia usaha.
Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merumuskan insentif bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Saya minta Menko Perekonomian dan kementerian terkait segera menjalankan kebijakan insetif ekonomi, utamanya bagi pelaku usaha, lebih khusus lagi pelaku UMKM yang terkena dampak penyebaran Covid-19," katanya.
Di sisi lain presiden juga meminta para pelaku usaha bisa menyesuaikan bisnisnya dengan keadaan social distancing saat ini.
Menurut Kepala Negara, para pelaku usaha bisa melakukan sejumlah inovasi, misalnya dengan melakukan pelayanan jarak jauh dengan internet.
"Walaupun ada kebijakan pengurangan interaksi, saya minta pelaku usaha, pelaku UMKM bisa memaksimalkan penggunaan pelayanan dengan online," katanya.
7. Stok pangan
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa stok pangan RI cukup sehingga masyarakat tak perlu panik di tengah pandemi virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.
Presiden bahkan sudah melakukan inspeksi mendadak ke gudang badan urusan logistik (Bulog) pada Rabu kemarin untuk mengecek langsung stok pangan dalam negeri.
"Saya kemarin sudah cek di Bulog, saya melihat stok kita lebih dari cukup," kata presiden dalam rapat terbatas lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020) lalu.
Ia menambahkan, stok pangan dalam negeri masih akan bertambah. Sebab, pada Maret ini para petani melakukan panen raya.
"April juga masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog juga agar diatur," katanya.
Presiden Jokowi pun meminta jajarannya terus memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok lain yang diperlukan masyarakat.
Sumber: kompas.com
