MENTAWAI, SUMBAR – Terkait fasilitas penanganan coronavirus disease 2019 atau Covid-19 di tengah-tengah masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta tim gugus tugas setempat mensegerakan alat pengukur suhu atau "termometer infrared di 43 desa dan 10 kecamatan.
Tujuannya, ujar anggota Komisi II DPRD Mentawai Jimer Munthe, ketika ada masyarakat melakukan pengurusan di kantor desa maupun di kantor camat, setiap petugas bisa melakukan pemeriksaan kepada masyarakat, setidaknya mengantisipasi penyebaran virus corona.
"Selain itu, pihak desa juga bisa menganggarkan untuk pembelian alat pengukur suhu, hal itu sesuai surat edaran Kemendes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa tanggap Covid-19, tapi alangkah baiknya dilakukan satu pintu, guna menghindari barang yang palsu," ujar anggota legislatif dari Fraksi Garuda tersebut, kepada awak media setempat, di Tuapejat, Senin (6/4/2020).
Menurut Jimer Munthe adanya alat pengukur suhu di setiap kecamatan dan desa akan memudahkan petugas melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang keluar masuk selama 14 hari ke depan sesuai surat edaran Bupati Mentawai.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menganggap remeh wabah virus corona ini, Sebaliknya juga tak perlu panik. Sikap terbaik adalah tetap waspada sembari mengikuti anjuran pemerintah.
Soal kebutuhan sembilan bahanpokok (Sembako), bagi para pedagang diimbau agar tidak mengambil kesempatan menaikkan harga karena pemerintah akan selalu memantau pergerakan harga di lapangan.
Sementara itu, terkait pemberian bantuan kepada mahasiswa yang berada di luar Mentawai, DPRD akan segera melakukan koordinasi secara kelembagaan
“Pemberian bantuan sembako secara kelembagaan belum kita lakukan. Kalaupun sebelum ini ada bantuan yang diberikan beberapa anggota DPRD Mentawai itu sifatnya pribadi ” ujar Jimer menjelaskan.
Menurutnya, untuk pemberian bantuan kepada mahasiswa yang terkurung di Padang maupun di luar Sumbar konsepnya harus duduk dulu, sehingga tidak terbentur, perlu dilakukan pendataan, sehingga jelas berapa semuanya.
“Intinya bantuan yang akan diberikan nanti, tidak memandang dari dapil mana dia, tapi sifatnya global,” tegasnya.
Secara pribadi, kata Jimer Munthe, ia berencana menyalurkan bantuan di daerah pemilihannya (Dapil) berupa jaringan pengamanan sosial (JPS). Soal sembako anggotanya masih melakukan pendataan di lapangan.
“Memang kondisi saat ini sudah banyak yang memberikan bantuan kepada masyarakat seperti yayasan, LSM termasuk TNI, bahkan pemerintah juga sudah turun ke lapangan. Agar bantuan tidak tumpang tindih, maka perlu dilakukan pendataan” ucapnya.
(ers/ede)