 |
| f: dok.firmaragnius |
Empat narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini, antara lain Izwaryani/Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Vifner/anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Ilham Aldelano Azre/Pengamat & Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) serta M Mufti Syarfie/ Pengamat Pemilu.
Membuka kegiatan, Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Sumbar diwakili Kasubdit Intelkam AKBP Jufneri, menjelaskan, digelarnya LATKATPUAN adalah sebagai upaya mewujudkan Pilkada sebagai pesta demokrasi tanpa hoax dan dilaksanakan dengan penuh rasa kekeluargaan. Sehingga, semua terselenggara dengan baik, damai dan tenang.
Senada, Izwaryani yang akrab disapa "Adiak" mengimbau masyarakat agar tidak terpancing mudah terpancing berita bohong atau hoax, sehingga gejolak tidak terjadi.
Ia juga menjamin bahwa pihaknya selaku penyelenggara akan melaksanakan setiap tahapan Pilkada berdasarkan undang-undang dan peraturan KPU, serta aturan lainnya. Proses tersebut tidak boleh menyimpang, karena Pilkada harus berjalan dengan landasan kejujuran tanpa keberpihakan.
"Jika memang ada keraguan terhadap tahapan dan penyelenggaran, bisa bertanya ke KPU atau penyelenggara lain. Semua ada saluran hukumnya jika dianggap ada pelanggaran, baik bagi penyelenggara maupun peserta," ujar Izwaryani.
Sekaitan dengan pernyataan Adiak, Ilham Aldelano Azre, mengatakan, secara prosedural demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik. Namun secara substanstif belum membawa manfaat pada masyarakat di daerah.
Itu terjadi karena partai politik belum bisa mencalonkan sosok yang sesungguhnya, ditambah lagi kesadaran masyarakat rendah tidak punya kritik yang baik, bahkan kelompok masyarakat sipil seperti kurang respons.
Itu semua, menurut Ilham, akan membuat jenuh masyarakat dalam berpolitik, sehingga timbul keengganan untuk ikut serta dalam pemilu maupun pilkada, hingga akhirnya partisipasi pemilih menjadi menurun.
"Dalam kampanye seluruh dunia khususnya Indonesia, polarisasi dan hoax itu merupakan hal yang biasa. Namun itu harus diantisipasi. Berita bohong jika terus menerus disiarkan, lama-lama akan dipercayai oleh masyarakat dan dianggap benar," urai Ilham.
Ia berharap, kelemahan masyarakat sipil dalam mengantisipasi hoax akan mennjadi potensi konflik pada pilkada mendatang. Untuk itu diharapkan atensi dan sikap proaktif Bawaslu selaku pihak paling berkompeten di bidang pengawasan.
Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner, mengatakan, masyarakat mungkin hanya berfikir kenapa pemilu hanya sehari namun kenapa sepertinya KPU sangat sibuk, padahal pemilu atau pilkada tidak sesederhana fikiran masyarakat tersebut, karena harus memiliki tahapan yang ruwet.
Bawaslu yang saat ini memiliki kewenangan sangat besar, akan tetap mengawasi semua proses yang ada, sehingga meminimalisir kemungkinan negatif atau kekerasan pemilu.
Ditegaskan Vifner, proses seleksi yang dilakukan KPU, termasuk rekrutmen PPK dan PPS juga menjadi pengawasan Bawaslu guna memastikan tidak akan timbul masalah baru. Karena, rekrutmen adhock KPU akan berdampak dalam pemutakhiran data pemilih.
Saat ini, lanjut Vufner, Bawaslu Sumbar sudah melakukan pendataan potensi konflik, sehingga dengan data itu bisa cepat mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik.
'Kita sudah lakukan pemetaan potensi konflik, dan Alhamdulillah kita di Sumbar punya hubungan harmonis dengan KPU, sehingga jika ada tanda-tanda akan terjadi kejanggalan bisa segera didiskusikan," ulas Vifner yang juga pernah menjadi komisioner KPU.
Ia juga meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar menindak tegas Apatatur Sipil Negara yang berpolitik praktis atau memiliki keberpihakan. Meskipun calon yang didukungnya menang, tetap tidak boleh diberi jabatan apapun.
Pernyataan tiga narasumber terdahulu tanpaknya seiring dengan apa yang disampaikan pengamat pemilu M Mufti Syarfie yang sarat dengan pengalaman sebagai penyelenggara dan saat ini Ketua Jaringan Demokrasi Indonesi (JaDI) Sumbar. Menurutnya, dimana-mana, dari masa ke masa, akan ada saja gugatan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
Demi lancar dan suksenya Pilkada 2020 mendatang, Mufti juga mengimbau kepada segenap komponen masyararakat agar jangan memancing dan jangan terpancing untuk menyebar hoax. Perilaku yang demikian berpotensi mencederai Pemilu proses pelaksanaan pemilu.
"Selama saya menjadi penyelenggara sudah cukup banyak cara untuk mengantisipasi isu negatif termasuk hoax, namun memang permasahanan dalam penyelenggaran pemilu amat kompleks, sehingga amat dibutuhkan partisipasi semua komponen masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan pemilihan," ulas Mufti.
Ditambahkan Mufti, meskipun Ranah Minang merupakan gurunya demokrasi, namun sistem kekerabatan bisa menjadi problem. Makanya perlu perkuatan penyelenggara.
"Kita berharap pada semua pihak, setelah usai pemilihan semua kembali bersatu tiada lagi perpecahan, sehingga sama-sama membangun negeri ini," tukuk Mufti.
Pelatihan yang dihadiri berbagai organisasi kemasyarakatan, agama, pemuda dan profesi ini berjalan lancar dan hangat. Peserta dan narasumber saling mengisi.
Selaku penyelenggara kegiatan, AKBP Jufnedi memberikan aplaus pada semua peserta dan narasumber karena tetap bisa mengikuti pelatihan dengan baik dari awal sampai akhir.
(adf/nov/ede)
