Anggota Komisi I DPRD Mentawai dari Partai Perindo, Stevanus Sabaggalet, mengatakan, pemekaran desa sangat penting. Sebab, sejumlah desa memiliki penduduk sangat banyak, secara geografis juga sangat luas, sehingga berdampak pada pelayanan publik di desa.
Menurutnya, konsultasi dengan Kemendes PDTT ini untuk mempertanyakan sejauh mana proses pemekaran desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, selain itu Mentawai juga masuk kategori daerah tertinggal dan perlu diperhatikan.
Disebutkan, informasi yang diterima dari pihak kementerian bahwa pemekaran desa itu dilakukan tidak serentak. Seperti di Mentawai ada sekitar 40 lebih desa yang diusulkan untuk dimekarkan, tapi tidak bisa sekaligus bisa dimekarkan.
“Jadi kesimpulannya mana desa yang akan diprioritaskan, itulah yang dimekarkan, karena secara keseluruhan tidak bisa dimekarkan. Soalnya terkendala dengan anggaran," papar Stevanus kepada www.sumatrazone.co.id, ketika dijumpai di ruang kerjanya, Senin (10/2/2020).
Tindaklanjut konsultasi ini, akan dilakukan kembali kunjungan di Kemendes PDTT setelah terlebih dahulu melakukan RDP bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Mentawai guna memperisiapkan profil desa yang akan dimekarkan.
“Kita minta DPMDPPKB mempersiapkan Profil Desa per Juni 2020, minimalnya sudah rampung 50 persen untuk persyaratan pemekaran desa yang akan dibawa di Kemendes PDTT,” ungkap Stevanus
Dikatakan, berdasarkan konsultasi bersama Kemendes PDTT, untuk Mentawai berkemungkinan lebih kurang 17 desa yang akan dimekarkan, tapi belum tahu daerah mana yang akan diprioritaskan.
"Dalam pemekaran desa ini, diharapkan dukungan semua pihak, sehingga kalau sudah terwujud. Meski hanya beberapa desa yang bisa dikabulkan pihak Kemendes nantinya, namun besar peluang pihak desa untuk mengembangkan wilayahnya serta pengurusan masyarakat tidak terlalu sulit lagi," pungkasnya.
(ers)
