 |
| f:dok.fhi |
Puluhan warga Tarantang tersebut mendatangi kantor lurah sejak pukul 09″ 00 WIB dengan membawa spanduk bertuliskan ketidakpuasan masyarakat terhadap Lurah Syulastri.
Orasi yang dilakukan puluhan warga berakhir sekitar pukul 12 ” 30 WIB dan mereka menutup aksi dengan menyegel kantor Lurah Tarantang.
Kepada awak media di lokasi, Rusdianto Azwir, koordinator aksi yang tokoh Tokoh masyarakat Tarantang mengatakan, aksi puluhan masyarakat hari itu adalah buntut kekecewaan terhadap Lurah Syulastri yang dinilai telah banyak menyalahi aturan yang ada.
“Seperti kegiatan di bulan Agustus 2019, kita telah mengirimkan surat ke Lurah Tarantang Syulastri soal pekerjaan failitas lingkungan (fasling). Pada bulan Februari ini ternyata fasling tersebut telah dikerjakan. Volume yang seharusnya 60 meter panjangnya, cuma dikerjakan 45 meter. Secara tidak langsung ada indikasi korupsi,” ungkap Rusdianto.
Pada bulan Agustus 2019, lanjutnya, indikasi permainan dalam pekerjaan fasling dilaporkan masyarakat setempat dengan mengirimkan surat ke inspektorat. Setelah adanya laporan, pihak lurah baru melaksanakannya.
Munculnya kecurigaan masyarakat setempat terhadap Sulastri, urai Rusdianto, karena pada awalnya lurah perempuan ini menunjuk pihak ketiga dari luar untuk mengerjakan fasling tersebut. RAB dikerjakan oknum di Dinas PUPR Kota Padang, lalu pekerjaan dilaksanakan oleh oknum staf kelurahan.
"Dalam hal ini kami pertanyakan, mengapa orang dari luar yang harus mengerjakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)? Sedangkan warga Kelurahan Tarantang masih bisa mengerjakan pekerjaan dana DAU tersebut," terangnya.
Tokoh masyarakat lainnya, Nusa Arianto, kepada awak media, mengatakan, secara pribadi mereka sebenarnya tidak ada masalah dengan Sulastri. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, mereka merasa sangat dizalimi sang ibu lurah.
"Kami dari toko masyarakat dan perangkat RW/RT tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan yang memakai anggaran DAU. Prinsipnya itulah poin-poin yang telah kami laporkan dalam mediasi bersama Camat dan Kapolsek Lubuk Kilangan,"terangnya.
Menurutnya, masyarakat setempat bukannya menuding Lurah Syulastri tidak bagus. Prinsipnya ibu lurah ini bagus, bahkan Lurah Tarantang baru-baru ini dinobatkan sebagai Lurah No.2 se-Kota Padang. Yang kami sesalkan ya itu tadi. Kenapa dirinya selaku lurah seolah menganggap perangkat RW/RT tidak ada?,"ujarnya lagi.
Camat Lubuk Kilangan Yalmasril, menjawab konfirmasi awak media, mengatakan, berkemungkinan antara Lurah Syulastri dengan masyarakat ada missed komunikasi.
"Kita dari Kecamatan Lubuk Kilangan akan melaporkan permasalahan ini ke Walikota Padang dan kita pun akan mencari jalan keluar permasalahan ini," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi dari Lurah Tarantang, Syulastri, disebabkan pada saat berlangsungnya unjuk rasa warga ia sedang tidak berada di kantor.
(fhi/ers)
