Hal itu disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi dalam sambutannya sewaktu membuka kegiatan pertemuan Bakohumas di lingkungan Pemerintah Kota Padang tahun 2019 di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balai Kota Padang, Rabu (9/10/2019).
Dengan demikian, ditekankan Mahyeldi, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan tentang kegiatan-kegiatan Pemko Padang yang ada di Kota Padang bisa teredukasi secara baik dan diinformasikan secara baik dan jelas kepada publik/masyarakat.
“Peran humas pemerintah sangat penting dalam mencegah disintegrasi bangsa," ujar orang nomor satu di Kota Padang itu.
Lebih lanjut Wali Kota Mahyeld ikut mengimbau humas pemerintah untuk dapat menyikapi tentang pemberitaan-pemberitaan hoaks atau pun informasi yang menimbulkan keresahan, perseteruan, perpecahan atau kerugian (disintegrasi) bangsa.
"Maka itu, saya berharap melalui pertemuan Bakohumas ini, informasi-informasi yang dihadirkan setiap OPD di lingkup Pemko Padang dapat disampaikan secara baik dan benar serta dapat menjadi elemen dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana cukup banyak kegiatan yang dilakukan masing-masing OPD setiap harinya. Dengan itu diharapkan dan ditekankan agar kita jangan sampai larut dengan pemberitaan atau informasi hoaks yang tidak jelas dan tidak punya landasan yang kuat," sambungnya.
"Jangan sampai kita menjadi 'buzzer', tetapi harus mampu menghadirkan informasi yang baik-baik. Karena memang, sesuai situasi dan kondisi saat sekarang ini kita tentu harus lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi. Agar tidak terbawa kepada hal-hal yang negatif apalagi sampai membahayakan keutuhan bangsa," tambahnya menekankan.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setda Kota Padang, Edi Dharma mengatakan, pertemuan Bakohumas kali ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang pentingnya peran humas pemerintah dalam mencegah disintegrasi bangsa. Sebagaimana yang telah terjadi beberapa hari terakhir, berbagai aksi unjuk rasa sangat rentan ditumpangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula ditambah lagi dengan kerusuhan Wamena yang menorehkan duka dan trauma bagi warga yang menjadi korbannya, juga tidak luput dari penyebaran hoaks yang dapat memicu terjadinya perang saudara.
"Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membangun koordinasi, integrasi, sinergi dan sikronisasi sumber daya antar anggota bakohumas di lingkungan pemko padang, terutama dalam menangkal segala bentuk informasi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.Kita berharap tujuan dan sasaran dalam kegiatan ini tercapai dengan baik," harapnya.
Edi Dharma pun juga menilik sekaitan ketersediaan dan akses informasi yang dapat dipercaya harus selalu dikedepankan. Menurutnya, tentunya hal ini tidak semata menjadi tanggung jawab bagian humas, tetapi tanggung jawab ASN secara keseluruhan.
"Karena sejatinya setiap ASN merupakan representasi dari pemerintah itu sendiri yang harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Lalu juga harus mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” terangnya dalam kegiatan yang diikuti perwakilan setiap OPD di lingkungan Pemko Padang dan instansi terkait tersebut.
Adapun pemateri kegiatan ini jelas Edi lagi, diantaranya Dr. Soemartono Mulyo Dihardjo, M.Si (pakar komunikasi/ Dekan Fisip Universitas Ekasakti Padang) yang akan membahas tentang urgensi komunikasi publik dan kaitannya dengan fungsi humas pemerintah. Lalu Adrian Tuswandi, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat dengan materi mengenai semangat keterbukaan informasi melawan penyebaran hoaks. Selanjutnya dari Polresta Padang dengan bahasan mengenai antisipasi penyebaran hoaks.
(rel/ede)
