"Tujuan saya ingin mendorong agar pendapatan daerah maksimal, sehingga target pendapatan Rp1 triliun yang dicanangkan wali kota dapat tercapai. Kalau perlu lebih," ungkapnya seperti dilansir bentengsumbar.com.
Menurutnya, banyak potensi PAD yang belum tergali secara maksimal, salah satunya adalah di sektor perpakiran.
Tak hanya itu, ia juga mengkritik penerapan parkir meter di Kota Padang. Menurutnya, penerapan parkir meter tersebut belum tepat dilakukan di Kota Padang.
"Saya menilai, parkir meter itu belum tepat diterapkan di Kota Padang. Kecuali pada area parkir yang bersifat tertutup, seperti di gedung atau kayak di Bandara Internasional Minangkabau," ulasnya.
Bahkan, ia juga akan menyigi bisnis ilegal tanpa mengantongi izin dari Pemerintah Kota Padang, tapi tetap beroperasi dengan seenaknya di kota ini. Salah satunya adalah bisnis tempat hiburan.
"Lewat dua minggu ini, saya akan sidak menggunakan hak pengawasan sebagai legislator di daerah ini," ujarnya.
Budi Syahrial mengaku sudah mempelajari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Buku-buku APBD yang diberikan sekretariat dewan dia pelajari dengan seksama. Termasuk masukan dari masyarakat sudah pula dia terima.
"Kalau tidak dibaca, mana kita paham. Nanti malah anggota dewan dibohongi melulu. Kita juga sudah menerima masukan dari masyarakat," tukuknya.
(yhy/ede)
