PADANGPANJANG, SUMBAR -- Wakil Walikota Padang Panjang, Asrul, dalam kapasitas selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang Panjang berharap, bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat. Ia mengingatkan supaya jangan terjadi lagi bantuan diterima oleh orang yang "itu ke itu" saja.
Hal itu ditegaskan Asrul saat memimpin rapat koordinasi TKPK di aula kantor Bappeda setempat, Jum'at (22/3/2019).
Rapat dihadiri oleh Kepala BPS Arius Jonnaidi, SE, ME, Kepala BAZ Kota Padang Panjang Drs. Aswir Rasyidin, Kepala OPD, Camat dan Lurah serta anggota organisasi TKPK.
Asrul lebih lanjut menekankan, sebagaimana telah dijelaskan Kepala Bappeda sekaligus Sekretaris TKPK, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan.
"Di tahun 2016 sekitar 6,75% turun menjadi 6,17%, meskipun turun ini bukan berarti masyarakat Padang Panjang keluar dari kemiskinan," sebut Asrul.
Rapat koordinasi ini digelar untuk membahas upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Padang Panjang. Seperti dilihat sebelumnya, masyarakat miskin yang menerima bantuan orangnya masih sama.
"Diharapkan disini peranan tim menyeleksi masyarakat miskin benar-benar tepat, jangan tumpang tindih. Jangan ada masyarakat tersebut menerima dua hingga tiga bantuan dalam satu orang masyarakat miskin," sebutnya.
Usai memberikan bantuan, lakukan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan, apakah ada peningkatan dan kelanjutan yang membuat masyarakat tersebut keluar dari kemiskinan atau tidak.
Selanjutnya, Kepala Bappeda sekaligus Sekretaris TKPK Sonny Budaya Putra, AP, M.Si memaparkan perkembangan tingkat kemiskinan di Padang Panjang dari tahun 2013-2017.
Tidak hanya itu, persentase kemiskinan Kota Padang Panjang di Sumbar berada di urutan ke 12. "Kita berharap di tahun 2019 akan lebih menurun lagi sehingga angka kemiskinan di Padang Panjang dapat ditekan," ujarnya.
(Release Kominfo/ci+ede)