Presiden mengatakan, berdasarkan keluhan-keluhan yang didengarnya langsung, dirinya mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kantor BPN untuk meningkatkan pelayanan. Bila bertahun-tahun sebelumnya Kantor BPN hanya dapat menerbitkan 400 hingga 500 ribu sertifikat tiap tahunnya, mulai tahun 2017 lalu Presiden meminta agar 5 juta sertifikat dapat diterbitkan.
"Kenapa ini diberikan dan dipercepat? Karena setiap saya masuk ke kampung yang masuk di telinga saya ini urusan sengketa tanah. Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak diselesaikan," kata Presiden dalam sambutannya.
Tiap tahunnya, target tersebut selalu dinaikkan. Tiap dinaikkan itu pula, jajaran terkait sukses melampui target tersebut.
"Artinya apa? Nyatanya kita ini bisa melakukan itu. Mempercepat urusan ini bisa. Kenapa enggak dilakukan dulu-dulu? Karena enggak diberi target," tuturnya.
Untuk diketahui, di Jakarta Pusat diperkirakan terdapat 149.323 bidang tanah, sampai dengan akhir tahun 2018 bidang tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 139.444 bidang (93,38 persen) dan belum bersertifikat 9.879 bidang (6,62 persen), dan ditargetkan pada tahun 2019 seluruh bidang tanah di Jakarta Pusat telah bersertifikat.
"BPN berjanji seluruh tanah di Jakarta Pusat akan terdaftar tahun ini," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam laporannya di acara yang sama.
Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
#Jakarta, 26 Januari 2019
#Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin (ede)
