JAKARTA -- Satu hari setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Pemkab Bekasi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menggelar konferensi pers . Senin (15/10/2018) malam, bertempat di kantor KPK, jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Pusat. 

Dipaparkan Laode, 10 orang yang diamankan terdiri dari tiga kepala dinas serta satu mantan kepala dinas, swasta termasuk konsultan dari proyek Meikarta. Laode Muhammad Syarif didampingi Juru Bicara KPK Febriyansyah, lebih lanjut mengungkapkan, mereka yang diamankan sejak Minggu kemarin hingga hari ini (Senin, 15/10/2018-red) diduga menerima suap terkait proses perizinan proyek Meikarta Lippo Group.

Kepala dinas yang ditangkap yakni, Kepala Dinas PUPR berinisial "J", Kepala Dinas Pemadam Kebakaran berinisial "MN" dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu berinisial "JT". Sementara dari pihak swasta, yakni dua Konsultan Lippo Group, masing-masing berinisial "T" dan "SDP". Lainnya seorang karyawan Lippo Group berinisial "HJ", Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi berinisial "AB", Kepala Bidang Penerbitan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu berinisial "S", pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berinisial "K", serta mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi berinisial "D". 

Terkait dengan Bupati Bekasi NNY, diinformasikan Laode bahwa saat ini sedang dalam perjalanan menuju kantor KPK. Bupati perempuan ini diduga menerima suap yang berkenaan dengan proses perizinan proyek Meikarta dan sejumlah proyek yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi.

Selain itu, tegas Laode, KPK menghimbau kepada pihak terkait dengan OTT ini untuk tidak melakukan perusakan barang bukti dan diminta kooperatif. Dalam OTT kali ini KPK telah mengamankan 9 orang di Bekasi dan 1 orang lainnya di Surabaya, Jawa Timur. 

(lmc/edi/bin)
 
Top