Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono pun menyambut baik dan meminta LSM LIRA berperan aktif mengawasi pembangunan infrastruktur untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (abuse of power)
Presiden LSM LIRA HM Jusuf Rizal, mengatakan, pihaknya turut prihatin dengan banyaknya kasus korupsi dalam pengelolaan proyek di Kementerian PUPR yang melibatkan anggota dewan, pengusaha dan juga pejabat pemerintah. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses tender hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
Sebagaimana diketahui, korupsi proyek-proyek di Kementerian PUPR mencuat kepermukaan setelah KPK menjerat Anggota DPR RI periode 2014-2019, Darmayanti Wisnu Putranti beserta 12 orang lain termasuk pengusaha dan pejabat sebagai tersangka dalam korupsi proyek di Kementerian PUPR. Kemudian Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan dan terkini Bupati Labuanbatu, Pangonal Harahap, serta masih banyak yang lain lagi.
Banyaknya penyelewengan ini karena lemahnya pengawasan, baik dalam proses tender maupun dalam implementasi di lapangan.
"Dari hasil pemantauan biro intelijen dan investigasi LSM LIRA, terjadinya KKN telah dimulai dari pembuatan rencana anggaran, proses tender hingga pelaksanaan di lapangan yang melibatkan oknum pusat, daerah dan pengusaha," tegas pria berdarah Batak-Madura itu.
Dipaparkan Jusuf, setelah bertemu dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, sang menteri meminta LSM LIRA ikut membantu mengawasi pembangunan infrastruktur agar penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.
"Kami diminta memberi informasi jika ada dugaan KKN atau abuse of power,” tegas Jusuf Rizal yang mengaku sudah berteman baik dengan Basuki sejak menjabat Dirjen SDA di gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Lebih lanjut menurut pria yang menggagas Rumah Relawan Nusantara (RRN) Jokowi Dua Periode The President Center itu, terjadinya berbagai kasus korupsi proyek PUPR ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga merusak citra menteri serta Presiden Jokowi. LIRA sebagai LSM yang pro pemerintah, tapi tetap kritis dan independen ikut ambil bagian melakukan pengawasan agar kebocoran dapat ditekan.
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI) dengan anggota 7 juta orang itu, menyebutkan, praktek KKN itu tidak lepas dari prilaku korup oknum Kepala Balai di setiap daerah. Mereka sering bermain di bawah dan ikut mengatur pemenang tender proyek-proyek di Kementerian PUPR, tentunya dengan imbalan tertentu.
“Untuk itu LSM LIRA akan menjadi mata dan telinga bagi Kementerian PUPR agar misi pemerintah membangun infrastruktur yang baik dapat berjalan dengan sukses dan baik. Jangan sampai niat Presiden Jokowi, Menteri PUPR, Basuki dan negara untuk memajukan pembangunan dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tutur penggiat anti korupsi tersebut.
(lin/bin)
