"Kami akan tetap mendesak perwako tersebut dibatalkan atau direvisi. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berjuang untuk itu," tegas Anggota DPRD kota padang yang akrab disapa Esa ini, Rabu (18/4/2018).
Esa, juga mengatakan ia bersama fraksinya tetap meminta Perwako Nomor 11 tahun 2018 yang dianggap mengebiri bantuan sosial kepada masyarakat tersebut untuk dibatalkan. Ia selama ini mendesak agar DPRD mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan.
"Cuma saya tidak tahu, karena ada pimpinan yang bilang tidak usah mengeluarkan rekomendasi, tetapi cukup pembicaraan pimpinan dengan pemko. Sekda memang mengatakan akan memperbaiki, tetapi bagian mana yang diperbaiki, belum kelihatan bagi kita," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini.
"Yang menjadi pertanyaan, kenapa perwako tersebut lebih dahulu dikeluarkan, sedangkan perdanya saja belum lahir?", ujarnya heran.
(ard)
