Wagub Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan, dalam kunjungan lapangan terakhir bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Buk Susi akan datang dalam waktu dekat ini ke Sikakap.
Kedatangan Buk Susi ini terkait dengan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sikakap, bisa sebagai tempat pertumbuhan ekonomi dan objek wisata, makanya diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah Mentawai mesti melakukan inovasi dan kreatifitas bersama masyarakat bagaimana daerah ini aman, nyaman dan menarik untuk dikunjungi banyak orang.
"Kita optimis lokasi SKPT ini bisa menjadi daya tarik dan sentra perkembangan pertumbuhan produktifitas potensi kelautan dan perikanan terbesar di wilayah barat Indonesia. Jika ini dapat kita wujudkan secara otomatis kesejahteraan masyarakat Kepulauan Mentawai akan meningkat dan maju".
Masyarakat mesti mampu memanfaatkan potensi laut sebagai sumber kehidupan yang layak, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan laut, trumbu karang, magrove dan alam sekitar. Diharapkan juga masyarakat Mentawai sudah bisa menangkap ikan tuna di laut lepas dan Pelabuhan Sikakap ini bisa menjadi pusat ekspor dan transaksi dagang, ungkap Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan saat ini bagaimana masyarakat kita Mentawai tidak lagi bicara soal kayu. Sudah saatnya kita membuat hal yang baru dalam menggapai kesejahteraan hidup mereka.
Ada kurang lebih 47 tahun produksi kayu di Sikakap digarap oleh perusahaan Minas Lumber. Toch kenyataan hari ini kayu tidak memberikan apa-apa yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat.
Butuh pemahaman dan menyamakan persepsi dalam merobah pola pikir, cara kerja, prilaku serta mampu mengikuti perkembang zaman, sekarang sudah zaman Now, seru Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga menyampaikan, pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sikakap meliputi Budidaya, Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan dengan sarana pelabuhan Perikanan yang telah ada saat ini diantaranya: Dermaga sepanjang 50 M, diusulkan ditambah 50 meter lagi menjadi 100 meter, Pabrik Es kapasitas 15 ton, kurang lancar beroperasi karena daya listrik dari PLN tidak mencukupi, sering mati listrik saat pabrik jalan akibatnya gagal menjadikan es bahkan yg telah jadi es bisa cair kembali.
Berdasarkan laporan Kepala UPTD Pelabuhan Sikakap bahwa untuk menjalankan pabrik es harus lapor dulu ke PLN, jika PLN mampu bila sudah 500 KVA saat belum bilang bisa baru karena masih 200 KVA pabrik es dijalankan dan jika PLN bilang tidak bisa maka pabrik tidak bisa dijalankan walaupun nelayan membutuhkan es saat itu.
Permasalahan ini mesti segera dituntaskan agar pabrik es dapat berproduktif dengan baik, dan kita memerintahkan Dinas Kelautan membuat surat ke KKP minta pengadaan genset kapasitas 300 KVA pembelian pada tahun anggaran 2019.
(rel/zar/ard)
