PADANG -- Cara pandang pemangku adat/masyarakat terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus dirubah. Jangan lagi menganggap orang dari luar datang untuk mengambil kekayaan yang terkandung di tanah Mentawai. 

"Kami datang untuk membantu, untuk membangun, bukan merusak agama, budaya, dan tradisi (di Mentawai)," ujar Wakil Gubernur Nasrul Abit,  pada Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan bagi Aparatur DPMPTSP, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Usaha Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pangerans Beach Hotel, Padang, Kamis (1/3/2018).

Nasrul Abit melanjutkan, baru-baru ini ia membawa jajaran Forkopimda Prov. Sumbar dalam jumlah besar ke Mentawai untuk memetakan permasalahan-permasalahan di sana.

Hal yang oleh sejumlah media lokal disebut sebagai pertama kali dilakukan sepanjang sejarah Pemprov Sumbar.

Kedatangan tersebut, selain untuk memetakan permasalahan, juga untuk membuktikan bahwa percepatan pembangunan Mentawai akan diupayakan oleh seluruh komponen secara bersama-sama. 

"Kita upayakan sama-sama, jangan biarkan Mentawai sendirian."

Namun begitu, Nasrul Abit mengakui, komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi tidak akan berarti banyak jika Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Tokoh Adat, dan masyarakat Mentawai memiliki pandangan yang tidak seirama.

"Kami di sini mohon dukungan. Ayo kita bicara kesejahteraan dengan tidak melupakan budaya dan tradisi Mentawai," tuturnya. 

(rel/zar/ard)
 
Top