Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP di hadapan peserta Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan RI) tahun 2018, dengan tema “Memperkuat Sinergitas Kelembagaan Guna Mendukung Postur Pertahanan yang Tangguh Melalui Profesionalisme TNI, Pengembangan Industri Pertahanan Serta Kekuatan Rakyat yang Memiliki Semangat Bela Negara”, bertempat di Gedung A.H Nasution, Kemhan RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).
Menurut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, tahun 2018 adalah tahun yang diperkirakan penuh dengan dinamika politik, dimana akan dilaksanakan Pilkada serentak di 171 wilayah dan Pemilu Presiden tahun 2019.
“Peran aktif TNI di tahun politik adalah menjaga stabilitas keamanan, agar dapat berjalan aman, lancar dan sukses,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa salah satu implementasi dari pengembangan gagasan konsep Tri Matra Terpadu adalah pembangunan pulau-pulau terluar strategis, dengan prioritas pertama adalah Pulau Natuna.
“Target pembangunan pulau terluar strategis selanjutnya adalah Saumlaki/Selaru, dimana saat ini sedang dalam proses survei dan sinkronisasi dengan Pemda setempat,” ujarnya.
Di sisi lain Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa dalam rangka mensejahterakan prajurit diantaranya dengan pengadaan rumah dinas, dimanapun prajurit bertugas harus mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Semua itu dilakukan untuk memperkuat jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Professional,” katanya.
Usai memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Kemhan RI, Panglima TNI dihadapan awak media mengatakan bahwa dalam pemenuhan Renstra kedua tahun 2014-2019 adalah dengan mendatangkan Alutsista yang sudah dipesan sebelumnya. “Kemarin kita (TNI) baru saja menerima Alutsista untuk kebutuhan TNI AD yaitu 3 unit Helikopter Serang AS555AP Fennec, dimana sebelumnya sudah menerima 6 Heli. Dengan demikian sudah ada 9 dari 12 Heli Tempur, tinggal 3 Heli lagi. Sedangkan untuk TNI AL sudah datang 3 pesawat, yaitu 1 unit Pesawat Udara CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) dan 2 unit Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam (AKS),” jelasnya.
Sementara itu, untuk TNI AU akan diadakan pengganti Pesawat F-5E yang sudah tidak terbang lagi hampir lebih satu setengah tahun dan bulan ini sudah melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan 11 pesawat dengan semua perlengkapan komplit termasuk simulatornya. “Penambahan lain adalah Radar Ground-Controlled Interception (GCI) yang sekarang ini baru berjumlah 20 unit. Ke depan kita mengharapkan penambahan 12 lagi, sehingga totalnya 32 Radar dapat meng-cover seluruh wilayah Indonesia,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Terkait Flight Information Region (FIR), Panglima TNI menjelaskan bahwa FIR menjadi perhatian serius dan sampai saat ini lintas Kementerian terus berusaha untuk merealisasikan keinginan dari pemerintah supaya FIR ini segera diambil alih, karena FIR dipandang dari dua sisi yaitu tentang keselamatan penerbangan dan kedaulatan negara.
“Kita berupaya terus mendorong dan membantu pemerintah, dalam hal ini Kemenhub dan Kemenlu untuk bekerjasama dengan Kemenhan segera menyusun langkah-langkah untuk mengambil alih FIR sesuai dengan hukum yang berlaku,” tutupnya.
#Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, SH
