Lubuk Sikaping-Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, telah membuat kesepakatan bersama sejumlah partai politik di daerah itu untuk terus mendukung pemerintah daerah setempat dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Afridansyah di Lubuk Sikaping, Rabu (25/10), mengatakan ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan tersebut yakni seluruh partai politik (parpol) yang ada di daerah itu akan menjaga keharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya.
"Selain itu, juga memprioritaskan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang kondusif yang menjauhkan rivalitas antara eksekutif dan legislatif, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden 2019.
Sejumlah parpol yang membuat kesepakatan tersebut yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Selanjutnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya, kondisi politik yang stabil merupakan modal utama dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah tersebut.
"Oleh sebab itulah kita membentuk Forum Mediasi, Komunikasi dan Koordinasi Lembaga Politik di daerah ini," katanya.
Ia menjelaskan salah satu tugas Kesbangpol yakni membantu bupati dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
"Dengan adanya forum ini maka Kesbangpol dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal," ujarnya.
Pihak Kesbangpol juga dapat merangkul setiap permasalahan yang dihadapi terutama dalam bidang politik, ujarnya.
"Kita bersama stakeholder terkait juga melakukan untuk peningkatan kelembagaan dari kantor menjadi badan," ujarnya.
Kepengurusan Forum Mediasi dan Koordinasi Lembaga Politik ini disesuaikan dengan komposisi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Ketua Forum Partai Golkar, Partai PAN dan PPP sebagai wakil ketua dan partai lainnya sebagai anggota.
Untuk Dewan Penasehat Forum terdiri dari seluruh Forkopimda yang ada didaerah itu. (*)
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Afridansyah di Lubuk Sikaping, Rabu (25/10), mengatakan ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan tersebut yakni seluruh partai politik (parpol) yang ada di daerah itu akan menjaga keharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya.
"Selain itu, juga memprioritaskan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang kondusif yang menjauhkan rivalitas antara eksekutif dan legislatif, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden 2019.
Sejumlah parpol yang membuat kesepakatan tersebut yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Selanjutnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya, kondisi politik yang stabil merupakan modal utama dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah tersebut.
"Oleh sebab itulah kita membentuk Forum Mediasi, Komunikasi dan Koordinasi Lembaga Politik di daerah ini," katanya.
Ia menjelaskan salah satu tugas Kesbangpol yakni membantu bupati dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
"Dengan adanya forum ini maka Kesbangpol dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal," ujarnya.
Pihak Kesbangpol juga dapat merangkul setiap permasalahan yang dihadapi terutama dalam bidang politik, ujarnya.
"Kita bersama stakeholder terkait juga melakukan untuk peningkatan kelembagaan dari kantor menjadi badan," ujarnya.
Kepengurusan Forum Mediasi dan Koordinasi Lembaga Politik ini disesuaikan dengan komposisi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Ketua Forum Partai Golkar, Partai PAN dan PPP sebagai wakil ketua dan partai lainnya sebagai anggota.
Untuk Dewan Penasehat Forum terdiri dari seluruh Forkopimda yang ada didaerah itu. (*)
Sumber (Antara Sumbar)
