"Tuntutan membatalkan kelulusan juga tidak tepat. Karena disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh empat Organ UI, artinya mahasiswa belum lulus," kata Arie dalam keterangannya yang telah dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Arie menyatakan empat Organ Ul yaitu Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah memutuskan Bahlil ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai.
Ia juga mengatakan tuntutan pembatalan gelar doktoral Bahlil juga tidak relevan. Pasalnya, Bahlil belum dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazahnya.
"Bagi mahasiswa, pembinaan dilakukan berupa kewajiban peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah," terangnya.
Di sisi lain, Arie mengatakan UI telah bersikap tegas melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik. Mereka terdiri dari promotor, kopromotor, manajemen sekolah (direktur, dekan, kepala program studi) dan Bahlil itu sendiri.
"Keputusan ini bukan keputusan rektor sendirian," katanya dalam keterangan terkait.
Arie mengatakan UI memiliki tugas utama mengupayakan peningkatan kualitas dan perubahan perilaku, bukan hanya menghukum perilaku yang tidak etis.
Ia juga merinci pembinaan bagi promotor, kopromotor, direktur sekolah dan kepala prodi bentuknya adalah larangan mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru dan larangan menjabat di posisi struktural dalam jangka waktu tertentu.
"Pembinaan bagi manajemen berpangkat tinggi di strata akademik dan struktural di UI justru menunjukkan bahwa Empat Organ UI tidak tebang pilih dalam penerapan sistem dan mekanisme etik," katanya.
Sebelumnya pihak UI mengumumkan Bahlil harus memperbaiki disertasi doktoralnya. Rektor UI Prof Heri Hermansyah mengatakan keputusan itu diambil setelah melalui proses panjang dan penuh ketelitian.
Ia mengatakan empat organ UI telah duduk bersama pada 4 Maret lalu dengan mempertimbangkan laporan Senat, Dewan Guru Besar, hingga Badan Penjaminan Mutu Akademik UI.
"Memutuskan untuk melakukan pembinaan kepada promotor, kopromotor, direktur, kaprodi dan mahasiswa terkait sesuai tingkat pelanggaran, proporsional," ujar Heri dalam konferensi pers di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) lalu.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Bahlil memastikan akan mengikuti apapun yang diputuskan UI terkait nasib disertasi doktoral dan gelar doktor yang diberikan kepadanya.
"Yang saya tahu apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa, apapun yang diputuskan oleh UI saya akan ikut," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Bahlil pun mengatakan disertasinya tak harus diulang dari awal. Ia hanya mengetahui disertasi yang disusunnya diminta oleh pihak UI untuk diperbaiki. Di sisi lain, Ketua Umum Golkar itu mengaku belum mengajukan perbaikannya.
"Tapi yang saya tahu memang perbaikan, ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjadi sorotoan publik karena gelar doktor yang didapatnya. Pertama, terkait jangka waktu kuliah dan riset singkat yakni sekitar satu tahun dan tujuh bulan hingga akhirnya Bahlil dinyatakan lulus dengan predikat pujian cumlaude.
Co-promotor disertasi Bahlil Lahadalia, Teguh Dartanto, menjelaskan, Bahlil sempat bertanya tentang program S3 Universitas Indonesia (UI). Dia menyarankan Bahlil mengambil S3 jalur riset di SKSG UI sebagai opsi yang lebih memungkinkan. Dia tidak menyarankan Bahlil mengambil S3 di FEB UI, karena di semester pertama, ada kuliah terstruktur di hari kerja.
"Bahlil memenuhi syarat untuk mendaftar S3 di SKSG UI, karena telah lulus Magister Ilmu Ekonomi dari Uncen pada 2009. Saya melihat ijazah yang ter-scan di sistem SKSG UI. Informasi di PDDIKTI mengenai BL yang dianggap mengundurkan diri kurang akurat. Bahlil telah menempuh empat semester, sesuai dengan Peraturan Rektor No. 26/2022, sehingga layak untuk maju ke tahap promosi," terang Teguh kepada awak media di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Teguh juga menyoroti isu jurnal predator yang menyerang Bahlil. Menurut dia, Bahlil memenuhi syarat tiga publikasi, yakni satu jurnal internasional bereputasi, satu jurnal Sinta 2 dan satu prosiding yang dapat diganti menjadi jurnal Sinta 2.
"Pemberitaan terkait jurnal predator pada bulan Juli 2024 sudah diselesaikan oleh SKSG sejak Maret-April 2024. Bahlil harus menulis ulang di jurnal lain untuk syarat kelulusan. Tidak benar bahwa Bahlil lulus dengan jurnal predator," ujarnya.
Sementara itu, salah satu penguji Bahlil, Arif Satria, mengaku diminta dan bersedia menjadi penguji. Sebab, dia meyakini, Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi ternama pasti menjaga reputasi dengan sistem penjaminan mutu yang kuat.
"Saya sering menjadi penguji S3 di UI dan untuk sampai pada sidang promosi melalui tahapan panjang yang ketat. Hal ini juga disampaikan oleh pimpinan sidang kepada promotor, co-promotor maupun penguji sebelum acara dimulai, bahwa sidang promosi Pak Bahlil sudah sesuai prosedur di UI. Bahwa masa studi S3 selama empat semester juga sesuai aturan UI. Dijelaskan pula bahwa artikel jurnal yang digunakan sebagai syarat untuk S3 sesuai ketentuan," kata Arif.
Polemik selanjutnya, disertasi Bahlil yang dianggap plagiat atau memiliki kesamaan mencapai 95% dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan aplikasi cek plagiarisme Turnitin.
Namun, dokumen tersebut tidak segera dihapus dan tersimpan dalam repository Turnitin kampus. Saat pemeriksaan ulang, sistem mendeteksi kesamaan 100%, karena file tersebut sudah terekam dalam database Turnitin sebagai dokumen resmi.
"Kondisi ini memunculkan kesan yang salah bahwa Menteri Bahlil menjiplak karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini terjadi karena disertasi Menteri Bahlil pernah diunggah ke repository Turnitin dan dianggap sebagai dokumen terdaftar. Ketika lima orang dari berbagai perguruan tinggi melakukan pengecekan ulang, mereka memperoleh hasil similarity antara 95% hingga 100%. Hasil uji ini kemudian tersebar di media sosial dan semakin memperkuat kesalahpahaman tersebut," ujar Guru Besar UIN Maila Dinia Husni Rahiem melalui laman resmi UIN.
#kid/rzr/ede/inv
