PADANG -- Pada Rabu (12/3/2025) lalu Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengukuhkan 325 orang Dubalang Kota Padang untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengukuhan digelar di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang.
Tujuan dibentuknya Dubalang Kota Padang adalah untuk membantu menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibum) di Kota Padang, khususnya dalam meminimalisir aksi tawuran dan balap liar yang belakangan ini meresahkan masyarakat.
Fokus utama Dubalang Kota adalah melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap potensi terjadinya balap liar dan tawuran, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Padang.
"Keamanan dan ketertiban kota adalah prioritas utama Pemko Padang. Melalui Progul Padang Sigap dan Dubalang Kota, kami ingin menghadirkan solusi nyata untuk mencegah tawuran serta menjaga kondusivitas lingkungan," ujar Walikota Fadly Amran.
Menyusul pengukuhan sebanyak 325 orang Dubalang Kota Padang, pertanyaan besar seputar kinerja dan efektivitas komponen bentukan Wali Kota Fadly Amran itu menggelinding dari DPRD Kota Padang.
"Banyak organisasi masyarakat yang telah dibentuk, tetapi tidak memberikan manfaat sama sekali kepada masyarakat dan pemerintah," lontar Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, kepada awak media di Padang, Senin (17/3/2025).
Menurutnya, pada saat ini euforia pembentukan organisasi begitu mewah dan hebat, tetapi di perjalanan, pekerjaan yang diselesaikan tidak ada sama sekali.
"Saat ingin menjadi pengurus berebut semuanya. Tapi ditanya sampai mana pekerjaan yang diselesaikan, tidak bisa menjawab. Saya takut Dubalang Kota Padang dalam perjalanannya seperti itu, menjadi macan ompong," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Mastilizal Aye pun mempertanyakan dari mana operasional dubalang dalam menjalankan pekerjaannya.
"Harus jelas pekerjaan Dubalang ini apa. Oleh karena itu harus ada evaluasi dan jangan sampai tumpang tindih dengan Satpol PP, Babinkamtibnas dan Babinsa. Oleh karena itu, fungsi dubalang ini apa? dan anggarannya dari mana?," kejarnya.
Mastilizal Aye mencontohkan, pada saat ini banyak organisasi pemberantasan korupsi, tetapi korupsi tetap merajalela.
"Sama dengan organisasi anti korupsi, tetapi korupsinya tetap ada. Hal sama berlaku ketika Pemko Padang meminta mengaktifkan fungsi niniak mamak, tapi anggarannya tidak ada. Sementara niniak mamak pada saat ini ekonominya sulit," tegasnya.
Wali Kota Fadly Amran selepas pengukuhan pada Rabu (12/3/2025), menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel Dubalang Kota Padang yang telah bersedia mengabdi. Sementara pada sisi laim ia juga mengakui bahwa persiapan pembentukan pasukan ini terbilang singkat.
Pada kesempatan itu ia juga mengapresiasi dukungan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, termasuk Wakil Wali Kota Padang, Kasat Pol PP Padang, Kapolresta Padang, Kajari Padang dan Dandim 0312/Padang. Ia tak menyebut DPRD Kota Padang.
“Bapak Kapolda telah mencanangkan program zero tawuran dan zero balap liar. Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Siaga Pengamanan Kota (Padang Sigap), kita memiliki tugas untuk turut membantu mewujudkan niat mulia tersebut," katanya.
Fadly berpesan kepada seluruh personel Dubalang Kota Padang untuk melaksanakan tugas dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis.
Setelah pengukuhan, sebanyak 325 Dubalang Kota tersebut dibagi menjadi 11 tim dan langsung ditugaskan ke 11 kecamatan di Kota Padang.
Mereka akan melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap potensi balap liar serta tawuran, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Sayangnya, setelah dubalang dikukuhkan, keesokan harinya menjelang sahur pecah keributan antar kekompok pemuda di kawasan Cengkeh, Lubuk Begalung (Lubeg).
Puluhan komentar kritis pun dilayangkan oleh warganet di akun InfoPadang yang memviralkan aksi tawuran antar kelompok pemuda tersebut. "Dubalang takalok," tulis netizen di laman tersebut.
Secara historis, Dubalang sendiri pada dahulunya merupakan lembaga tradisional Minangkabau yang berfungsi sebagai penegak keamanan dan ketertiban di kaum, suku dan nagari. Mirip dengan polisi adat dan telah ada sejak zaman kerajaan.
#yhy/ede