PNS itu dilaporkan lantaran diduga menjadi istri kedua dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain itu, PNS perempuan tersebut juga diduga telah memiliki suami.
Satria menjelaskan kondisi itu bertentangan dengan PP Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur perkawinan atau perceraian PNS.
"Kami melaporkan pelanggaran yang berkenaan dengan larangan bagi PNS, istri PNS untuk poligami. Kedua yaitu dugaan bahwa mereka itu ada di institusi yang sama yaitu Kejaksaan Agung," kata Satria kepada awak media di Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Dalam Pasal 4 PP Nomor 45 tahun 1990, PNS laki-laki yang akan beristri lebih dari satu wajib mendapat izin dari pejabat terkait. Sementara PNS perempuan tidak diizinkan berpoliandri baik menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.
Jika dugaan Jaksa Agung St Burhanuddin beristri pejabat PNS di lingkungan Kejaksaan Agung terbukti benar, maka PNS perempuan tersebut telah melanggar PP Nomor 45 tahun 1990.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ada sanksi disiplin bagi PNS yang melakukan poligami dan bercerai. PNS yang melanggar ketentuan akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin.
Satria mengatakan sepasang suami istri berstatus PNS tidak boleh berada dalam lingkungan kerja yang sama. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin diduga telah menikah dengan salah satu pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung.
"Tidak boleh seorang istri di ASN dalam satu lingkungan kerja yang sama. Itu nanti ada sanksi administratif," katanya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, ketika dikonfirmasi awak media belum memberikan respons.
Sementara itu, dihubungi terpisah Ketua Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan akan menyelidiki laporan terkait status pernikahan ST Burhanuddin dan PNS perempuan di lingkungan Kejaksaan Agung.
"Sesuai dengan aturan yang ada, kami akan klarifikasi dengan berbagai pihak. Kami harus kaji laporannya," kata Agus kepada awak media di Kantor KASN.
#cnnindonesia
