Demo, Mahasiswa Minta KPK ke Sumbar Usut Dugaan Penyelewengan Dana COVID-19

f: dok.langgam

PADANG -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Sumatera Barat, Senin (1/3/2021) siang, berdemo ke kantor Gubernur Sumbar. 

Aksi demo terkait adanya dugaan penyelewengan dana penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang melibatkan oknum Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar berikut jajaran.

Koordinator lapangan (korlap) aksi Muharsyad Al Azip menyebutkan, aksi unjuk rasa ini merupakan tanggapan atau respons dari hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap penggunaan dana penanganan COVID-19 di Provinsi Sumbar yang terindikasi adanya penyelewengan sebesar Rp49 miliar. 

Pihaknya menilai, penggunaan dana penanganan COVID-19 seharusnya transparan. Tidak boleh ada oknum yang memperkaya diri sendiri di tengah susahnya ekonomi masyarakat yang dilanda pandemi.

“Kita menyuarakan apa yang ditemukan oleh BPK terkait adanya dugaan penyelewengan dana Covid-19,” kata Muharsyad Al Azip.

Ada empat poin yang disampaikan para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa ini. Pertama, mengutuk keras segala tindakan korupsi di tengah masa pandemi dan susahnya ekonomi masyarakat saat sekarang ini. Kedua, meminta segala pihak terkait untuk transparan dalam menggunakan anggaran COVID-19.

Dalam poin ketiga para mahasiswa menyatakan Kepala Pelaksana BPBD Sumbar gagal menjalankan tugas, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 di Sumbar. Salah satu buktinya kegagalan itu adalah, adanya temuan LHP BPK RI tentang penyelewengan dana penanganan COVID-19, maka itu ia harus dipecat dari jabatannya.

Pada poin terakhir para mahasiswa menyatakan mendukung penuh DPRD Sumbar melalui pansus yang telah dibentuk untuk mengusut tuntas temuan LHP BPK tentang indikasi penyelewengan dana penanganan COVID-19 yang terjadi di BPBD Sumbar. Lalu, penyampaian hasil temuannya dilakukan secara transparan sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan tentang penggunaan anggaran COVID-19 tersebut.

“PMII Sumbar berharap, KPK ikut turun langsung ke Sumatera Barat dalam mendalami temuan LHP BPK tersebut dan menangkap oknum-oknum pejabat yang terbukti melakukan korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu,” tutupnya.

#viva