Dilansir CNN Selasa (5/1/2021), Menteri Pendidikan negara bagian Assam, Himanta Biswa Sarma mengumumkan perubahan ini melalui cuitan Twitter.
"Senang RUU tentang Pencabutan Provincialisasi Madrasah telah disahkan," tulisnya pada Rabu kemarin. "Semua madrasah, yang dijalankan di bawah pemerintahan, diubah menjadi lembaga pendidikan sekuler mulai 1 April 2021."
Dalam kesempatan berbeda, Sarma memposisikan hukum sebagai langkah untuk memberdayakan umat Islam dan mengatakan "hak atas pendidikan yang sama untuk semua anak dan memudahkan jalan ke pendidikan tinggi."
Pejabat oposisi Debabrata Saikia mengkritik langkah itu dan menuduh sebagai sikap anti-Islam di negara mayoritas Hindu. Ia mengklaim aturan ini digunakan untuk mengkonsolidasikan lebih banyak suara Hindu.
"Itu adalah taktik polarisasi," kata Saikia. "(BJP) sedang mencoba melakukannya dalam kapasitas resmi. Tidak perlu ada undang-undang," ujarnya sembari menyebut Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menaungi PM Narendra Modi.
Menurut ketua Dewan Pendidikan Madrasah Assam, Imran Hussain, sekitar 700 sekolah akan terkena dampak.
"Jika orang tua mengirim anak-anak mereka ke madrasah hanya untuk studi teologis, mereka mungkin mendapat masalah, tapi saya percaya pada pendidikan yang baik," ujar Husaain.
"Jika (siswa) diberikan pendidikan umum, itu akan bagus. Itu tidak meremehkan komunitas (Muslim). Ini bukan kebijakan yang ditujukan untuk melawan Muslim," lanjutnya.
Selama ini, madrasah menyediakan pendidikan tentang Islam bersamaan dengan pelajaran umum seperti matematika dan sains. Menurut sensus pemerintah 2011, jumlah warga muslim di Assam mencapai 34,22% dari total populasi.
#cnn/bin/oel
