 |
| Penyelenggaraan jenazah warga dinyatakan positif Covid-19 di Padang, Sumatera Barat. f: ist |
Dari dana sebesar itu, Rp 215.946 miliar diperuntukkan bantuan tunai bagi warga Sumbar terdampak Covid-19, yakni sebesar Rp 200 ribu bagi 359.910 penerima.
”Kita bersama eksekutif sudah setuju pergeseran APBD 2020 dan memplot untuk Covid-19 dan dampaknya sebesar Rp 600 miliar,” tegas Supardi selepas rapat pembahasan ditail pergeseran APBD Sumbar 2020 untuk penanganan Covid-19, di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar, jalan Khatib Sulaiman, Padang, Sumbar, kemarin sore.
Dalam rapat tersebut, seluruh pimpinan fraksi dan anggota rapat dipimpin yang dipimpin Supardi selaku Ketua DPRD Sumbar mencurahkan pendapat yang rata-rata pro rakyat menghadapi wabah yang ditetapkan WHO sebagai pandemi global.
”Saat ini dinas teknis sedang melakukan pendataan dan melakukan validasi dan verifikasi data, prinsipnya harus transparan dan menghindari main mata petugas pendataan dengan penerima,” ujar Supardi seperti dilansir tribunsumbar.
Basic data dari rapat kemarin diperoleh 15 persen dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihak Pemprov Sumbar juga memastikan kalau pendataan penerima bantuan langsung dampak penanganan Covid-19 by name by address dan bersifat terbuka.
Pada bagian lain pembahasan DPRD Sumbar kemarin sore disepakati juga alokasi anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk penanganan penyakit dan sisanya untuk pemulihan ekonomi.
“Sedianya bantuan kepada masyarakat penerima dilakukan secara by name by address lewat pos, langsung ke penerima dan sesuai alamat yang disampaikan tim validasi. Sampai saat ini belum semua daerah mengirimkan data lengkap penerima,” ungkap Supardi.
Supardi menggariskan bahwa bantuan APBD itu untuk tiga bulan ke depan, jika wabah berkelanjutan maka otomatis relokasi APBD Sumbar 2020 akan dilakukan lagi.
“Sampai pembahasan kemari, sisa belanja langsung APBD Sumbar 2020 sekitar Rp 1,4 triliun. Relokasi berikut tentu menjadi sedikit lagi, tentu terpaksa mengurangi belanja modal. Kalau belanja modal berkurang lagi, tentu berdampak lagi kepada sektor konstruksi dan sektor lainnya," paparnya” papar Supardi didampingi Sekwan DPRD Sumbar, Raflis.
Namun, tambahnya, kalau tidak berhasil menurunkan jumlah terpapar covid 19 sampai akhir bulan April, maka dampak Covid-19 akan semakin berat bagi finansial Sumbar.
DPRD Sumbar juga mengajak semua masyarakat untuk satu tekad yaitu memutus rantai penularan Covid-19.
”Caranya dengan mengurangi peluang tertular, orang bertemu dengan pasien Covid-19 dan mengurangi jumlah rata-rata orang bertemu pasien Covid-19. Social distancing dan stay at home) harus maksimal dari sekarang agar masa penularan sampai akhir Juni atau Agustus 2020 makin minim masyarakat Sumbar terpapar Covid-19,” ujar Supardi.
(kko/oel)
