Pantas Gubernur Sumbar Diinterpelasi! Sudahlah Tak Penuhi PAD, BUMD Ini Tak Bayar Gaji Karyawan!

PADANG -- Memprihatinkan, menyedihkan, memiriskan. Demikian penilaian Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat, Afrizal, setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kondisi PT Grafika Jaya Sumbar. Kondisi ini pula yang akhirnya membulatkan mayoritas suara DPRD Sumbar untuk membawa persoalan BUMD tersebut ke arena interpelasi.

BACA JUGA: Gubernur Sumbar Diinterpelasi Terkait Pengelolaan BUMD

"Pantas Gubernur Sumbar diinterpelasi! Terkesan ada pembiaran. Ini tak boleh, harus diteliti dan dikaji mendalam, apa sesungguhnya yang terjadi di dalam PT Grafika ini," ujar Afrizal kepada awak media, di Padang, Kamis (13/3/2020) kemarin.

Diungkapkan Afrizal, setelah ia mendatangi kantor PT Grafika Jaya Sumbar di jalan KIS Mangunsarkoro Padang untuk menelusuri lebih dalam apa yang sesungguhnya tengah berlangsung di BUMD yang bergerak di bidang percetakan tersebut, diperoleh fakta mengagetkan. 

BACA JUGA: Gubernur Sumbar Diinterlepasi, PKS Sebut Wajar... 

“Ternyata sebanyak lebih kurang 23 karyawan sudah dua bulan ini tidak menerima gaji, yakni gaji bulan Februari dan Maret. Bahkan gaji Januari baru separuh yang dibayarkan kepada karyawan," ungkap Afrizal yang memperoleh informasi dari sejumlah karyawan PT grafika Sumbar. 

Kondisi serta fakta-fakta yang ada saat ini, menurut Afrizal, menjadi pertanda bahwa pengelolaan BUMD ini tidak becus. "Kasihan karyawan, mereka punya keluarga. Gaji yang diharapkan untuk biaya hidup tidak mereka terima selayaknya,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

BACA JUGA: Gubernur Sumbar Ungkap Andre Rosiade Sering ke Ruang Kerjanya...

Menurut Afrizal lagi, banyak hal yang mesti digali dan didalami terkait kondisi PT Grafika Jaya Sumbar ini. Padahal, pada tahun 2015, sudah disepakati oleh Pansus DPRD pengelolaannnya diberikan kepada pihak ketiga. Namun sampai hari ini hasil kesepakatan Pansus tersebut belum juga dieksekusi oleh gubernur.

"PT Grafika juga tidak mampu menunaikan kewajiban memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini DPRD juga telah menghentikan penyertaan modal untuk BUMD ini," imbuhnya. 

BACA JUGA: HEBOH Pernyataan Tembak Mati Istri Gubernur Sumbar...


Bertolak dari kondisi yang ada terkait pengelolaan PT Grafika Jaya Sumbar,  DPRD ingin jawaban rinci dan detail dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melalui penggunaan hal interlepasi. 

“Kita tunggu bersama-sama jawaban Gubernur Sumbar, Jumat besok, (hari ini-red)" tutup Afrizal seperti dilansir Singgalang.

(*/ede)